Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan pemerintah membuka sekitar 160 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026. ...
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, memintapemerintah provinsi terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan kebijakan pengangkatan pegawai dilakukan sepenuhnya atas kewenangan pemerintah pusat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ...
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan hingga kini belum menerima informasi resmi terkait adanya rekrutmen calon pegawai negeri ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan siap mengawal aspirasidan memperjuangkan nasib honorer non database ke pemerintah pusat. Ketua DPRD ...
Ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi menolak kebijakan dirumahkan serta meminta penambahan kuota formasi Pegawai ...
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Baratsudah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk mempertahankan 528 pegawai non-aparatursipil negara (ASN) yang tidak masuk menjadi ...
Pemerintah Kota Bima berkomitmen memperjuangkan aspirasi guru swasta terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Wakil Wali Kota ...
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum membuka rekrutmen calon pegawai negeri (CPNS) tahun ...
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), terkait kebijakan pegawai non-aparatur sipil ...