Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Lalu Wirajaya meminta pemerintah berantas dan menindak tegas adanya mafia pupuk di wilayah itu menyusul keluhan petani yang membeli pupuk bersubsidi mencapai Rp300 ribu perkwintal.
"Kalau masih terjadi kelangkaan Pupuk, Petani meneriakkan soal itu (harga tinggi) berarti masih ada tanda kutip (mafia pupuk)," tegas Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya di Mataram, Jumat.
Ia menangkap penyampaian Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat tanam raya di Desa Pengembur Senin (6/1) itu bahwa harga pupuk sesuai ketentuan Rp115 ribu. Namun karena ada ongkos kirim dan ongkos buruh sehingga harganya sebesar Rp150 ribu per sak. Menurunnya harga Rp150 ribu itu masih dalam batas kewajaran.
Berdasarkan penyampaian Wamentan juga saat ini akan ada pemangkasan jalur distribusi dari PT Pupuk Indonesia langsung ke Pengecer.
"Seperti apa nanti kita tunggu praktiknya," ujarnya.
Baca juga: DPRD NTB dukung upaya pangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi
Miq Jay sapaannya mengatakan langkah Presiden Prabowo dalam menata pola distribusi pupuk itu merupakan semangat bagaimana pemerintah ingin memperbaiki kelangkaan pupuk, memberantas mafia pupuk sehingga tidak lagi merugikan petani.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya akan tetap melakukan langkah-langkah pengawasan. Memastikan apa yang dikeluhkan petani saat ini tidak kembali terjadi. Terlebih dirinya yang merupakan Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB akan tetap mengontrol pelaksanaan distribusi, ketentuan harga di lapangan.
Jika masih terjadi praktik di luar kewajaran yang bisa merugikan maka Miq Jay akan meneruskan ke Dewan Pimpinan Nasional HKTI.
"Nanti kita akan laporkan ke DPN HKTI. DPN HKTI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait," katanya.
Baca juga: Kementan tambah alokasi pupuk bersubsidi untuk NTB, petani bisa tebus pakai KTP
Miq Jay mengatakan sesungguhnya alokasi pupuk bersubsidi itu berdasarkan usulan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sehingga tidak ada istilah kelangkaan pupuk. Namun demikian menurutnya semua pihak harus tetap melakukan pengawasan praktik di lapangan termasuk 'gelagat' mafia pupuk. Sebab Pupuk menjadi arena bisnis.
"Dalam praktik, kadang-kadang ada mafia pupuk. Nah ini yang perlu diawasi. Perlu pemerintah hadir dan semua kita, HKTI, Aparat harus mengontrol jalur-jalur distribusi dengan benar," terangnya.
Sebagai pimpinan pihaknya meminta Komisi II DPRD NTB untuk monitoring kondisi tersebut. Bila perlu turun ke para pengepul.
Baca juga: Lombok Tengah dapat tambahan pupuk bersubsidi
Sementara itu Komisi II DPRD NTB tidak mengaku akan melakukan pertemuan bersama Dinas Pertanian dan mitra terkait yang berurusan dengan pupuk. Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra pun sudah mendengar langsung jeritan rakyat mengenai tingginya harga pupuk yang mereka terima.
"Kita sudah jadwalkan akan rapat dengan mitra terkait," ujar Lalu Pelita
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra itu tidak saja dikarenakan adanya keluhan petani personal melainkan pihaknya juga sudah mendapatkan surat masuk dari kelompok petani dari Kabupaten Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Dalam surat tersebut ada banyak masalah yang dihadapi petani yang perlu disambungkan langsung ke pemerintah.
"Makanya kita akan rapat. Nanti kami jadwalkan," katanya.
Baca juga: Pembelian pupuk subsidi pakai KTP di NTB cegah penyelewengan