Mataram (ANTARA) - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi menanggapi santai adanya desakan pergantian dirinya sebagai Sekda Pemprov NTB meski masa jabatannya baru berakhir pada Oktober mendatang.
Lalu Gita Ariadi mengaku siap diganti, sebab bagaimana-pun proses pergantian posisi Sekda adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi.
"Memang sudah waktunya untuk diganti. Tinggal proses waktu aja," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia menilai adanya desakan, permintaan atau wacana pergantian posisi Sekda ini, menurutnya sah-sah saja sebagai sebuah dinamika.
"Namanya orang punya aspirasi, pemikiran. Jadi suatu hal yang wajar dan sah-sah saja," ucap Miq Gita sapaan akrabnya.
Baca juga: Terapkan meritokrasi, Gubernur Iqbal didesak ganti Sekda Pemprov NTB
Dirinya merasa bangga selama menjadi Sekda NTB dan pernah menjadi Penjabat Gubernur NTB sudah banyak hal yang dilakukan. Salah satunya, mengawal jalannya proses pilkada 2024 berjalan dengan sukses, sehingga terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang memiliki legitimasi oleh rakyat.
"Alhamdulillah saya sudah menjalani masa transisi berjalan baik, tidak ada kekosongan pemerintahan," terangnya.
"Bahkan dalam rapat pimpinan bersama Gubernur dan Wagub NTB secara tersirat sudah saya sampaikan bahwa masa jabatan (sekda, red) akan berakhir dan di masa transisi ini juga akan ada mutasi saya mengawal proses administrasi dan birokrasi," sambung Miq Gita.
Meski demikian Gita mengaku tidak merasa terganggu dengan kabar tersebut. Justru, dirinya merasa bahagia dan sadar bahwa masa pensiun-nya sebagai ASN akan segera berakhir di tahun ini.
"Saya bahagia saja dengan isu itu. Bahkan, saya sadar betul karena usia juga sudah 60 tahun. Pada akhirnya saya juga siap lengser dan kembali ke rumah," katanya.
Sebelumnya DPRD NTB mendesak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengganti posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi.
Baca juga: Berikut daftar kepala OPD di Pemprov NTB yang dikabarkan dimutasi
Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Aminurullah menyikapi rencana Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri melakukan mutasi jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
"Apabila Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ingin sungguh-sungguh menata birokrasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera mengganti posisi Sekda NTB. Bukan justru sebaliknya melakukan mutasi atau merotasi pimpinan OPD," ujarnya.
Ia menilai sudah saatnya Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengganti posisi Sekda NTB yang kini masih dijabat Lalu Gita Ariadi, apabila gubernur mau menerapkan meritokrasi seperti yang dicetuskannya selama ini.
"Harusnya pendekatan meritokrasi yang digunakan gubernur bersama wakilnya ini harus dimulai dengan mengganti top down atau atasnya dulu, baru bottom up atau ke bawah," tegasnya Haji Maman sapaan akrabnya.
Menurut anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu ini, fungsi sekda ini sangat strategis di tubuh birokrasi. Pertama sebagai penata birokrasi dan kedua sebagai pengelola keuangan daerah karena sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena sebagian dari kewenangan gubernur itu ada pada sekda.
Oleh karena itu kalau Gubernur NTB ingin bagus jalan pemerintahannya di awal-awal ini, harusnya start-nya itu dimulai dengan mengganti posisi Sekda atau menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda dari sekarang.
"Jadi jangan menunggu sekda yang sekarang pensiun dulu, baru usulkan pengganti, itu kalau dia (gubernur) mau pemerintahan ini berjalan baik, ingin nyaman, ya itu tadi ganti sekda dulu baru yang lain (OPD)," katanya.