Kota Bima (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima, akan menggelar operasi pasar murah atau Gerakan Pangan Murah (GPM) dua kali sehari di setiap kelurahan sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Muhammad Hasyim, usai mengikuti rapat koordinasi monitoring pengendalian inflasi tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara virtual di Aula Parenta Pemerintah Kota Bima, Senin.

"Pemkot Bima bersama Perum Bulog Cabang Bima akan melaksanakan operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Dalam sehari, TPID akan menyasar dua kelurahan. Insyaallah kegiatan ini dimulai pada 20 hingga 29 Januari 2026," kata Hasyim.

Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi pasar tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Badan Pangan Nasional terkait perpanjangan realisasi pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen pada awal tahun 2026.

Baca juga: Tekan inflasi, Pasar murah digelar secara berkala di Kota Bima

Menurut juru bicara Pemkot Bima itu, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang sebelumnya berlaku pada periode Juli-Desember 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

"Perpanjangan penyaluran SPHP beras ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan harga pangan tetap terjangkau dan stabil," ujarnya.

Hasyim juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan operasi pasar tersebut karena harga pangan yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan harga pasar.

Adapun lokasi penyaluran SPHP beras dan Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan di sejumlah kelurahan, yakni Tanjung, Dara, Jatiwangi, Jatibaru Timur, Santi, Matakando, Rite, dan Ntobo, dengan waktu pelayanan mulai pukul 08.30 hingga 10.00 Wita.

"Operasi pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah," pungkas Hasyim.