KASUS GIZI BURUK DI NTB MENURUN

Mataram, 19/12 (ANTARA) - Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat mencatat penurunan kasus gizi buruk pada 2010 menjadi 319 kasus hingga September 2010 dari 926 kasus pada 2009.

"Seratus persen kasus gizi buruk yang terlaporkan mendapat perawatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) maupun rumah sakit sehingga saat ini sebagian dari penderita telah sembuh," kata Kepala Bidang Bina Kesehatan, Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) Khaerul Anwar di Mataram, Minggu.

Menurut dia, kasus gizi buruk yang cenderung menurun pada 2010 menunjukkan kemajuan dalam upaya program perbaikan gizi masyarakat. Namun demikian, upaya untuk menekan kasus gizi buruk tetap dilakukan.

Upaya-upaya untuk menurunkan kasus gizi buruk antara lain adalah dengan merintis "Therapeutic Feeding Center" (TFC) atau Panti Pemulihan Gizi yang tersebar di 45 Puskesmas di sepuluh kabupaten/kota di NTB.

Dengan TFC tersebut, penderita gizi buruk tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, tetapi cukup dirawat di Panti Pemulihan Gizi yang terdekat di wilayah penderita.

Selain membentuk Panti Pemulihan Gizi, kata Khaerul, pihaknya juga memberikan makanan tambahan dengan kandungan gizi dan protein kepada anak-anak berupa bubur dan biskuit.

"Jadi kami juga melaksanakan program pemberian bubur dan biskuit yang difortivikasi untuk mencegah gizi buruk pada anak-anak terutama usia sekolah," ujarnya.

Upaya preventif gizi buruk, kata dia, juga dilakukan pemantauan pertumbuhan anak secara intensif melalui kegiatan penimbangan di pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang jumlahnya mencapai 5.914 posyandu dengan rata-rata yang aktif setiap bulan mencapai 99,15 persen.

Dari seluruh posyandu yang ada, angka kehadiran balita yang dipantau pertumbuhannya setiap bulan mencapai 60,64 persen.

Intervensi program perbaikan gizi melalui program pemberdayaan yang dilakukan di 172 desa/kelurahan juga telah dilakukan, di mana setiap pemerintah desa/kelurahan mendapat dana bantuan "blockgrant" untuk perbaikan gizi warganya.

"Dengan berbagai program tersebut, kami berharap kasus gizi buruk tidak ada lagi di NTB. Kami juga minta masyarakat untuk terlibat karena bagaimanapun penanganan gizi buruk bukan hanya tugas pemerintah melainkan tanggung jawab semua pihak," ujar Khaerul.(*)