Perbankan di NTB arahkan dananya untuk beli produk lokal

id BMPD NTB,Program BBL,Produk Lokal

Perbankan di NTB arahkan dananya untuk beli produk lokal

Ketua BMPD NTB Heru Saptaji (baju merah), melihat berbagai jenis produk lokal yang dipromosikan melalui NTB Mall yang dikelola Dinas Perdagangan NTB. (ANTARA/Awaludin)

Mataram (ANTARA) - Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Nusa Tenggara Barat akan mengarahkan sebagian besar dana operasionalnya untuk membeli produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Bangga Buatan Lokal (BBL) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB.

"Saya sudah mengimbau kepada seluruh pimpinan perbankan yang tergabung dalam forum BPMPD NTB agar mereka siap untuk mendukung program BBL," kata Ketua BMPD NTB Heru Saptaji, di Mataram, Selasa.

Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, kata dia, sudah memberikan contoh berupa pemanfaatan kain tenun lokal sebagai salah satu pakaian seragam dinas,. Selain itu, pembelian peralatan kantor yang diproduksi di daerah.

Hal yang sama juga sudah dan akan terus dilakukan oleh jajaran perbankan di NTB. Bahkan, pihaknya sudah menjadwalkan akan melakukan kunjungan ke NTB Mall yang merupakan pusat penyediaan produk lokal yang dikelola Dinas Perdagangan NTB.

"Insya Allah, pada 28 Februari atau Maret 2021, seluruh pimpinan bank akan berbelanja ke NTB Mall dan membeli produk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah," ujarnya.

Ia menambahkan upaya lain yang akan dilakukan oleh industri perbankan dalam rangka menggerakan perekonomian daerah selama masa pandemi COVID-19 adalah mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Tujuannya adalah untuk menggairahkan kawasan wisata tersebut.

"Itu sesuatu jangka pendek yang coba kami implementasikan. Jadi bukan sekedar imbauan dan jepret foto keindahan alam, tapi kita lakukan eksekusi di dalamnya," ucap Heru.

Menurut dia, salah satu kata kunci dalam upaya bela beli produk lokal kuncinya adalah keberpihakan, namun tetap memperhatikan aspek pemerintahan. Keberpihakan juga harus didasari itikad baik dan juga memperhatikan prinsip tata kelola yang benar.

"Keberpihakan itu bukan karena produk itu punya adik kita, saudara kita, bukan begitu juga. Kalau memang komoditasnya baik boleh, tapi yang paling penting keberpihakan harus dengan dimensi tata kelola yang baik," katanya.