Mataram, 23/1 (ANTARA) - Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat diminta lebih kreatif dalam mempromosikan potensi pariwisata agar "Visit Lombok Sumbawa 2012" dengan target satu juta wisatawan dapat dicapai.

   Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Badrul Munir, di Mataram, Minggu, mengatakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) harus terus berkoordinasi dengan pelaku pariwisata dari daerah lain agar memudahkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

   "Ditulis ya. pengurus BPPB tidak boleh 'cengeng' dalam bekerja. Mereka harus aktif mempromosikan potensi pariwisata, setelah menyatakan bersedia menjadi bagian dari pengurus lembaga itu," ujarnya.    
BPPD merupakan lembaga baru yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur NTB sebagai pengganti Badan Promosi Pariwisata Lombok Sumbawa (BPPLS) atau yang lebih dikenal dengan "Lombok Sumbawa Promo" (LSP) yang dibubarkan karena kepengurusannya bermasalah.

   Salah satu masalah yang mencuat ketika itu adalah keterlibatan pejabat daerah dalam kepengurusan Badan Promosi Pariwisata NTB sehingga dianggap menyalahi aturan yang berlaku.

   Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang antara lain melarang pejabat daerah terlibat dalam kepengurusan badan promosi daerah, sehingga dibentuk BPPD yang betugas membantu pemerintah daerah mempromosikan pariwisata NTB.

   Pemerintah Provinsi NTB kemudian mengalokasikan dana promosi pariwisata tahun anggaran 2010 sebesar Rp1,65 miliar yang pengelolaannya diserahkan kepada BPPD.

   Dana promosi pariwisata yang bersumber dari APBD 2010 itu, sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi, dialokasikan dalam dua tahapan masing-masing Rp250 juta dari APBD murni dan Rp1,4 miliar dari APBD perubahan.

   Dukungan anggaran untuk BPPD NTB di 2011 mengalami peningkatan karena total anggaran program "Visit Lombok Sumbawa 2012" untuk promosi pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NTB juga bertambah menjadi Rp7,5 miliar dari sebelumnya hanya sebesar Rp1,5 miliar.

   Menurut Badrul, BPPD hendaknya tidak hanya meminta Komunitas ASEAN ikut memfasilitasi penambahan rute penerbangan langsung dari negara-negara Asia Tenggara ke Pulau Lombok, agar makin memacu kunjungan wisatawan.

   "Namun BPPD juga harus terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar permintaan penambahan rute penerbangan langsung itu dapat terealisasi. Jangan hanya meminta dan menunggu," ujarnya.

   Pada Media Workshop 'Indonesia dan Komunitas ASEAN 2015' yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri, di Hotel Santosa, Senggigi, Sabtu (15/1), Ketua BPPD NTB Awan Aswinabawa meminta Komunitas ASEAN ikut memfasilitasi penerbangan langsung dari negara-negara anggota ASEAN ke Pulau Lombok.

   Saat itu, Awan mengatakan, pihaknya berharap para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Wakil Tetap ASEAN di Indonesia melakukan upaya nyata agar ada penambahan rute penerbangan langsung dari negara-negara anggota ASEAN ke Pulau Lombok.

   Harapan itu sejalan keinginan Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan potensi kunjungan wisatawan ASEAN sebanyak 30 juta orang.

   "Diperkirakan Juli mendatang, Bandara Internasional Lombok sudah beroperasi. Alangkah baiknya jika ada penambahan rute penerbangan langsung dari Singapura, Thailand, Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya," ujar Awan.(*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026