Sebagian warga dari 200 orang yang mengantre itu terlibat aksi saling dorong hingga beberapa orang di antaranya emosi dan terjadi perang mulut, tetapi ketegangan itu berakhir setelah diberi arahan oleh aparat kepolisian dan staf KPU Kabupaten Lombok Barat.
Ratusan warga yang dilibatkan sebagai pelipat surat suara itu berasal dari berbagai kecamatan di Lombok Barat, baik perempuan maupun laki-laki.
Informasi yang dihimpun di Kantor KPU Kabupaten Lombok Barat menyebutkan, aksi saling dorong hingga nyaris terjadi bentrokan fisik itu dipicu oleh adanya isu yang menyatakan proses pelipatan surat suara pemilu legislatif akan berakhir.
Warga yang belum mendapat bagian melipat surat suara menjadi panik sehingga berupaya mengejar peluang mengerjakan pekerjaan melipat suara dengan upah Rp50 ribu per dus.
Setiap dus berisi 500 lembar surat suara yang dapat dilipat dalam beberapa jam, dan setiap pelipat surat suara dapat merampungkan 3-5 dus per hari.
Ketua KPU Provinsi NTB, Fuazan Khalid mengakui, aksi berebutan kesempatan melipat surat suara itu merupakan suatu hal yang wajar karena berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Antrean dan saling dorong seperti itu juga terjadi di banyak tempat dan diupayakan tidak berujung bentrokan fisik atau aksi lainnya," katanya.
KPU NTB selalu mengingatkan hal itu saat rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota.
Fauzan juga berharap proses melipat surat suara di masing-masing KPU kabupaten/kota tetap terkendali meski ada riak kecil karena melibatkan banyak orang.
"Kami sudah mengingatkan pimpinan KPU kabupaten/kota se-NTB agar memperhatikan berbagai hal yang rentan konflik sosial dalam setiap tahapan pemilu," katanya.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026