SATU MOTOR, SATU ORANG DI HONDURAS UNTUK HENTIKAN KEJAHATAN

id

     Tegucigalpa (ANTARA) - Dengan harapan bisa mengurangi peristiwa tembak-lari di negara yang dilanda kejahatan --Honduras, para pejabat di Tegucigalpa telah memberlakukan peraturan baru yang membatasi jumlah orang yang mengendarai sepeda motor kapan saja, yaitu hanya satu orang saja.

     Dewan legislatif Honduras, Rabu malam (7/12), menyetujui peraturan baru tersebut --yang membuat tidak sah jika orang menjadi penumpang di bagian belakang jok sepeda motor. Sebabnya ialah banyak pria bersenjata melakukan perbuatan semacam itu untuk menyerang korban mereka dalam beberapa tahun belakangan.

     Sepeda motor telah digunakan dalam beberapa aksi pembunuhan terhadap orang terkenal di Honduras, termasuk penembakan hingga tewas wartawan Luz Marina Paz dan mantan menteri keamanan pemerintah Alfredo Landaverde pekan ini.

     "Mengingat situasi keamanan saat ini, kami percaya jawaban yang tepat ialah hanya satu orang pada satu kesempatan yang diperkenankan mengendarai sepeda motor," kata Menteri Keamanan Popeyo Bonilla, yang berbicara di bada legislatif.

     Pemungutan suara yang tak biasa itu dilakukan atas permintaan Presiden Porfirio Lobo --yang sedang berjuang mengurangi angka kejahatan di Honduras, yang telah menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia.

     Hingga akhir 2011, Honduras tampaknya memiliki angka pembunuhan paling tinggi di dunia --86 per 100.000 warga, kata Lembaga Pengawas Kekerasan di Tegucigalpa, pemantau yang didukung PBB, sebagaimana dikutip AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat pagi. Rata-rata telah terjadi 20 pembunuhan sehari pada 2011, 85 persen di antaranya disebabkan oleh penembakan.

     Tahun lalu, 11 wartawan dibunuh di negeri tersebut, tempat keselamatan masyarakat telah merosot sejak kudeta dukungan militer Juni 2009.

     Honduras telah menjadi tempat persinggahan kokain dari Amerika Selatan menuju Amerika Serikat. Gerombolan narkotika memiliki senjata yang lebih baik dibandingkan dengan polisi, dan memiliki uang untuk menyogok penegak hukum serta politisi, kata AFP.

     Menurut laporan 2010, Komite Perlindungan Wartawan, yang berpusat di New York, mendapati "pola kekebalan hukum yang mengejutkan" di Honduras sebagaimana diperlihatkan oleh "ketidak-mampuan atau ketidak-sediaan" pemerintah "untuk melakukan tindakan nyata guna menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya".  (*)