Sumbawa Barat, (ANTARA)- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat membantah adanya aksi premanisme yang menjadi salah satu penyebab tidak tuntasnya pelaksanaan pembangunan sejumlah mega proyek infrastruktur di daerah ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barar W Musyafirin di Taliwang, Kamis, mengatakan, yang benar terjadi ekspektasi yang berlebihan dari pengusaha lokal untuk bisa diakomodir dalam pelaksanaan proyek tanpa mengukur kemampuannya.
"Ini tentu menjadi salah satu kendala mengapa pelaksanaan pembangunan beberapa mega proyek di Sumbawa Barat tidak tuntas. Dalam hal ini sekaligus saya meluruskan pendapat pemerintah terkait mengenai aksi premanisme oleh kontraktor lokal yang tertulis dalam laporan yang disampaikan ke dewan," ujarnya.
Menurut dia, laporan pemerintah yang disampaikan kepada DPRD Sumbawa Barat terkait aksi premanisme yang kerap menganggu keberlanguungan proses pembangunan mega proyek merupakan kesalahan laporan pemerintah.
"Pandangan kami tidak secara eksplisit menuduh bahwa tindakan premanisme yang dilakukan kontraktor lokal menjadi kendala utama beberapa proyek itu. Menurut saya ini hanya kesalahan redaksi, karena itu laporan yang disampaikan ke DPRD akan diluruskan kembali," kata Musyafirin.
Karena itu ia memandang perlu meluruskan hal tersebut, tidak ada tuduhan seperti itu. Kalimat itu sesungguhnya merupakan kesalahan redaksional.
"Kami meralat kesalahan dalam laporan tersebut," ujar Musyafirin.
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Muh Suryo Saputro meminta pemerintah di daerah ini lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Alasan bahwa aksi premanisme kerap menganggu pelaksanaan pembangunan di daerah kurang tepat.
Seharusnya, kata dia, redaksi laporan itu tidak disampaikan kepada publik, karena akan menimbulkan berbagai pendapat yang bisa saja menyudutkan kepolisian.
"Selama ini, baik dalam rapat forum pimpinan daerah dan pertemuan biasa, Pemkab Sumbawa Barat tidak pernah melaporkan aksi premanisme yang kerap menganggu proses pembangunan proyek tersebut. Kami berkwajiban menindaklanjuti laporan kasus premanisme asalkan laporannya jelas dan disampaikan secara resmi," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Sumbawa Barat melaporkan lambannya realisasi pembangunan mega proyek, karena keinginan kontraktor lokal yang terlalu tinggi untuk diberdayakan dalam proses pembangunan mega proyek namun tidak memiliki kemampuan.
Dalam laporan yang disampaikan kepada DPRD Sumbawa Barat tersebut juga menyebutkan kontraktor lokal juga kerap menggunakan cara premanisme untuk dapat diakomodir.
Laporan tersebut menyulut reaksi kalangan DPRD yang menuduh Pemkab Sumbawa Barat hanya mencari alasan atas tidak selesainya pengerjaan proyek dengan mencari-cari pembenaran dengan menuduh aksi premanisme sebagai penyebab erlambatnya penyelesaian proyek tersebut. (*)
