Jakarta (ANTARA) - Koordinator Tim Pakar dan Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Prof Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberi bantuan bagi peternak terdampak penyakit mulut dan kuku.
"Bentuk bantuan tersebut merujuk pada SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor 08048/KPTS/PK.300/F/07/20222," kata Wiku Adisasmito dalam keterangan pers secara virtual yang diikuti dari YouTube BNPB di Jakarta, Selasa.
Aturan tersebut menyebutkan peternak yang hewannya dipotong bersyarat akan mendapatkan bantuan dengan besaran masing-masing untuk sapi dan kerbau senilai Rp10 juta, kambing atau domba senilai Rp1,5 juta dan babi Rp2 juta.
Baca juga: Polresta Mataram bentuk Tim Posyandu Ternak tangani PMK
Baca juga: Lombok Tengah akan menerima tambahan vaksin PMK 5.000 dosis
“Dengan besaran bantuan yang diberikan ini jadi upaya konkrit dari pemerintah untuk mendukung para peternak di tengah-tengah situasi sulit yang mereka hadapi agar ekonomi mereka dapat kembali pulih,” ujarnya.
Dikatakan Wiku dalam pencegahan penyebaran virus PMK di wilayah lainnya, pemotongan bersyarat menjadi salah satu upaya terbaik untuk mencegah penularan penyakit. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data yang telah dihimpun per hari ini, jumlah provinsi terjangkit virus PMK ada sebanyak 22 provinsi.
Berdasarkan yang dapat diamati Satgas PMK, terdapat dua provinsi yang kini dinilai optimal mengendalikan penularan PMK di antaranya Bali dan Kalimantan Tengah dengan persentase hewan dipotong bersyarat yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah hewan yang sakit, yaitu 99,46 persen terhadap 551 kasus dan 46,98 persen terhadap 645 kasus.
Wiku mengimbau agar daerah lain dapat mencontoh pengendalian virus PMK yang dilakukan di kedua provinsi tersebut. “Dengan demikian, saya mengimbau agar hal ini dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain dalam konteks pengendalian wabah PMK,” ujarnya.
Berita Terkait
Kemenko PMK tanam 10 juta pohon di Lombok Utara
Selasa, 7 Mei 2024 19:13
Kemenko PMK dukung peningkatan inovasi di wilayah Lombok Utara
Selasa, 7 Mei 2024 18:13
Pemerintah pusat relokasi 300 KK terdampak erupsi Gunung Ruang
Kamis, 2 Mei 2024 19:30
Menko PMK sebut Pelabuhan Jangkar jadi alternatif
Rabu, 17 April 2024 19:14
Menko PMK lapor ke Wapres soal penanganan mudik 2024
Rabu, 17 April 2024 17:57
Menko PMK minta ASN undur kepulangan
Senin, 15 April 2024 18:27
Benahi tata kelola magang mahasiswa cegah kasus "ferienjob"
Minggu, 7 April 2024 19:17
Menko Muhadjir: Tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Jumat, 5 April 2024 12:57