Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah mengatakan alokasi anggaran Rp1,7 triliun itu telah ditetapkan dalam rapat percepatan lima DSP nasional (Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Borobudur, dan Danau Toba) di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. "Sesuai arahan Pak Jokowi, lima DSP ini harus tuntas paling lambat 2024," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Kota Mataram, Jumat.
Ia menjelaskan lima perwakilan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota di mana lokasi DSP, yang hadir dalam rapat diminta untuk menginventarisasi kebutuhan untuk mempercepat pengembangan lima DSP tersebut.
Kebutuhan itu, antara lain pengembangan konektivitas dan aksebilitas, seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan dan lain-lain. Kemudian, amenitas seperti dukungan desa desa wisata, atraksi dan lain-lain. Selanjutnya, sarana pendukung seperti masalah sampah, rumah sakit dan lain-lain.
"Itu hasil rapatnya. Dan diputuskan oleh pemerintah untuk menambah anggaran untuk lima DSP sebesar Rp18,9 triliun. Dari jumlah itu, untuk NTB dialokasikan Rp1,7 triliun," kata Ridwan Syah.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTB sebetulnya mengusulkan kepada pemerintah untuk pengembangan DSP Mandalika sebesar Rp2 triliun. Dengan asumsi terdapat daerah penyangga Mandalika, seperti Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Sumbawa.
Hanya saja, hasil keputusan rapat anggaran tersebut diperuntukkan dulu untuk Kabupaten Lombok Tengah, sehingga yang final anggaran Rp1,7 triliun. "Dana itu dipakai untuk 2022 dan 2023," ujarnya.
Dae Iwan sapaan akrabnya, mengatakan nantinya dana itu dipakai untuk melanjutkan pembangunan jalan dari simpang Sunggung Kuta, Awang Lombok Tengah ke Keruak Lombok Timur. Kehadiran jalan ini diharapkan dapat mempermudah aksebilitas menuju Mandalika dari arah timur.
Kemudian, ruas jalan Lembar-Sekotong yang sekarang ini sempit dan hancur mulai dari Gili Mas menuju Lembar. Untuk pembenahan jalan ini diusulkan anggaran sebesar Rp222 miliar.
Selanjutnya, untuk kebutuhan pengolahan limbah sampah mulai Pengengat, Kebon Kongok, dan Lemer, dan beberapa lokasi lain diusulkan pagu belanja senilai Rp300 miliar.
Selain itu, beberapa pagu anggaran itu juga dialokasikan untuk pengembangan tujuh desa penyangga Mandalika, seperti peningkatan jalan desa, air bersih, rumah layak huni, dan homestay. "Itu semua juga akan dituntaskan," katanya.
Namun, lanjut Dae Iwan, poin penting yang ditekankan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, yakni persoalan sampah di seputar kawasan Mandalika yang harus tuntas di 2023. Hal ini juga termasuk dengan empat DSP lainnya, seperti Labuan Bajo, Likupang, Borobudur dan Danau Toba.
Selain itu, pihaknya ingin melengkapi bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Mandalika, sekitar Rp75 miliar. Termasuk, usulan lampu penerangan jalan senilai Rp400 miliar untuk jalan bypass BIL-Mandalika.
Baca juga: PUPR alokasikan pembiayaan perumahan pada 2023 Rp34,17 triliun
Baca juga: Kementerian PUPR pagu anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun
"Nah mudah-mudahan dana Rp1,7 triliun ini tidak bergeser, tidak juga berkurang, tapi kalau bisa bertambah. Namun tentunya catatan presiden, proyek itu tidak mangkrak," ujarnya.
Disinggung terkait kepastian lahan untuk jalan, Ridwan Syah memastikan bahwa tidak ada masalah. "Sudah beres dan desain-nya itu sudah siap dari tahun lalu. Karena jalan itu tidak butuh terlalu banyak lahan, karena sifatnya pelebaran saja," ucap mantan Kepala Bappeda NTB ini.
Oleh karena itu, untuk memastikan semua tersebut berjalan dengan baik, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Rapat itu dilakukan guna memastikan alokasi anggaran yang diberikan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga diharapkan pengerjaan bisa berjalan di 2022 atau 2023 mendatang. "Kalau proyek ini jadi turun ini bisa membantu percepatan Mandalika. Dan kita berharap di 2023 ini semua bisa cepat dikerjakan," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
