"Minggu-minggu ini kita (Pemprov NTB) akan bentuk Desk Pemilu itu," kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera membentuk desk Pemilu 2014, yang didukung pendanaan dari APBD provinsi.

"Minggu-minggu ini kita (Pemprov NTB) akan bentuk Desk Pemilu itu," kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dalam pertemuan koordinasi dengan tim Komisi II DPR yang tengah berkunjung ke NTB guna meninjau persiapan pelaksanaan Pemilu 2015, di Mataram, Senin.

Sesuai bidang tugasnya, tim Komisi II DPR meninjau persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 guna mengetahui secara langsung kendala dan masalah yang terjadi serta upaya-upaya penanganannya.

Seluruh anggota Komisi II DPR tengah meninjau pelaksanaan Pemilu 2014 pada empat provinsi, yakni Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan NTB.

Salah satu bidang tugas Komisi II DPR yakni kepemiluan, selain bidang pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, dan pertanahan.

Khusus di wilayah NTB, tim Komisi II DPR itu dipimpin oleh Nanang Samudra, anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) NTB.

Salah satu hal pokok yang hendak diketahui Komisi II DPR di NTB yakni, pembentukan desk pemilu, yang perlu dibentuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur Zainul Majdi mengakui, pihaknya belum membentuk Desk Pemilu 2014, namun akan segera membentuknya, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Desk Pemilu itu akan didukung Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB, dan akan langsung memulai tugasnya jika telah berbentuk.

Struktur Desk Pilkada NTB dikoordinir Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Muhammad Nur sebagai ketua dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB sebagai sekretaris, dengan bidang tugas yakni fasilitasi sosialisasi, fasilitasi teknis pelaksanaan serta bidang koordinasi dan pelaporan.

Masing-masing bidang akan melakukan pemantauan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan pemilu.

Selain itu, melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan pemilu, serta upaya penyadaran kepada warga masyarakat untuk berperan serta secara aktif dan proporsional atas hak-hak politik warga.

Pemprov NTB juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom di wilayah NTB, agar juga membentuk desk pemilu.

Zainul juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD untuk sebesar Rp1,45 miliar untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014, dan dana sebesar itu telah disetujui DPRD NTB dalam nota keuangan APBD NTB 2014.

Anggaran sebesar Rp1,45 miliar itu untuk peningkatan sarana transportasi dan perbaikan prasarana kantor, demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Saat ini, fokus kegiatan KPU Provinsi NTB pada validasi data pemilih guna memperjelas keberadaan sekitar 400.000 jiwa pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sekitar 400.000 jiwa pemilih di NTB itu merupakan bagian dari 10,4 juta jiwa warga Indonesia yang tidak mempunyai NIK sehingga dikategorikan sebagai pemilih yang masih bermasalah.

Namun, 10,4 juta jiwa itu merupakan bagian dari 186.612.255 jiwa pemilih yang terangkum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, yang ditetapkan KPU Pusat, 4 November 2013.

Sekitar 400.000 jiwa pemilih tanpa NIK itu juga merupakan bagian dari sebanyak 3.487.382 jiwa, terdiri dari 1.689.427 jiwa pemilih laki-laki, dan 1.797.955 jiwa pemilih perempuan, yang terangkum dalam DPT Pemilu 2014 di Provinsi NTB.

DPT sebanyak 3.487.382 jiwa itu ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi NTB, yang digelar di Mataram, 20 Oktober 2013.

Sebanyak 3,48 juta lebih pemilih itu menyebar di 1.137 desa/kelurahan pada 10 kabupaten/kota dalam wilayah NTB, yang akan menggunakan hak pilihnya pada 12.020 unit Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KPU NTB juga tengah disibukkan dengan kegiatan distribusi logistik pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu. (*)

Pewarta :
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026