"Kami sudah minta ke BPS tetapi belum diperoleh karena BPS belum rilis data angka kemiskinan itu," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin.
Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunggu rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka kemiskinan untuk dijadikan basis data dalam mengimplementasi program pemberdayaan masyarakat.

"Kami sudah minta ke BPS tetapi belum diperoleh karena BPS belum rilis data angka kemiskinan itu," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin di Mataram, Rabu.

Kini, Pemprov NTB masih menggunakan data lama angka kemiskinan yang dirilis BPS pada bulan Maret 2012, yakni jumlah penduduk miskin di NTB yang berkurang menjadi 852.640 jiwa atau 18,63 persen dari total penduduk sekitar 4,5 juta jiwa.

Terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,1 poin dibanding posisi yang sama pada periode sebelumnya. Pada bulan Maret 2011, jumlah penduduk miskin NTB mencapai 894.770 jiwa, atau setara 19,73 persen dari jumlah populasi.

Umumnya penduduk miskin itu bermukim di perkotaan dengan total 443.335 jiwa, sedangkan di perdesaan terdata sebanyak 419.407 jiwa.

Penentuan warga miskin itu merujuk pada garis kemiskinan 2012, yakni pendapatan keluarga sebesar Rp242.831 sebulan. Angka itu juga mengalami kenaikan dari garis kemiskinan 2011 yang mencapai Rp215. 576.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2012 mencapai 3,92, sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011) yang mencapai 3,54.

Demikian juga untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 0,94 pada tahun 2011 menjadi 1,27 pada 2012.

Sebelumnya, jumlah penduduk miskin yang dirilis BPS NTB per Maret 2010, yakni sebanyak 1.009.352 jiwa atau 21,55 persen.

Terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 1,82 persen sejak Maret 2010 hingga Maret 2011.

"Data terbaru angka kemiskinan pada tahun 2013 belum dirilis BPS NTB. Namun, diharapkan segera dirilis karena sangat dibutuhkan untuk implementasi program pemberdayaan," ujarnya.

Hingga kini, Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom masih menargetkan pengurangan angka kemiskinan sebesar 2 persen setiap tahun.

Dalam tiga tahun terakhir ini penurunan angka kemiskinan di NTB cukup signifikan meskipun belum sebesar 2 persen sesuai dengan target bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Bachrudin mengatakan, "Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan itu, Pemerintah Provinsi NTB makin fokus memberdayakan pada komunitas warga miskin secara terpadu atau lintas sektor, sebagaimana diinisasi oleh pemerintah pusat."

Program pemberdayaan itu, kata dia, berupa bantuan sosial, modal usaha dan perbaikan infrastruktur wilayah.

Namun, pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak lagi berbentuk bantuan lepas, tetapi harus terpola, yakni bukan hanya pemberian bantuan dari rumah ke rumah, melainkan menyasar komunitas miskin atau kelompok marginal yang tinggi aspek kemiskinannya, seperti nelayan dan kemiskinan di kalangan warga pendatang ke perkotaan.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan secara komunitas, yakni program bedah rumah tidak layak huni, yang juga sedang gencar dilaksanakan Pemprov NTB, baik dukungan APBN maupun APBD.

Warga miskin yang rumahnya kumuh dibenahi dan pembenahannya secara komunitas sehingga secara bersama-sama keluar dari garis kemiskinan.

"Program bedah rumah kumuh itu terus berkelanjutan setiap tahun anggaran, menggunakan model klaster atau prioritaskan komunitas kemiskinan, seperti nelayan dan buruh bangunan serta kaum miskin di perkotaan, dan itu terus berlanjut," ujarnya. (*)

Pewarta :
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026