"Kita sudah mendapatkan jawaban dari Pemerintah Provinsi terkait dengan pengelolaan lahan RSUP menjadi RTH di daerah ini"

Mataram,  (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan izin kepada Pemerintah Kota Mataram untuk mengelola lahan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB menjadi ruang terbuka hijau.

"Kita sudah mendapatkan jawaban dari Pemerintah Provinsi terkait dengan pengelolaan lahan RSUP menjadi RTH di daerah ini," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Kamis.

Menurut rencana, RSUP NTB akan menempati gedung baru di Dasan Cermen sekitar bulan Maret 2015, dengan demikian lahan RSUP yang ada saat ini sekitar 7,9 hektare akan dikelola oleh pemerintah kota.

"Tetapi kalaupun pemerintah provinsi akan menggunakan sebagian lahan RSUP dan memberikan sebagain untuk kota, kita tetap akan terima," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang telah memberikan atensinya ke Pemerintah Kota Mataram, sebagai komitmen bersama dalam upaya menambah ruang publik di ibu kota provinsi ini.

"Oleh karena itu, saat ini kami sudah meminta Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membuat perencanaan dan desain seperti apa pembangunan taman kota pada bekas lahan RSUP NTB nanti," ujarnya.

Dikatakannya, selain menjadi RTH, keberadaan RTH pada bekas RSUP NTB dapat memberikan dampak terhadap kualitas kota agar lebih layak dihuni karena ruang terbuka hijau sangat penting.

Apalagi dinamika pembangunan Kota Mataram saat ini sangat pesat dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan tentunya membawa konsekuensi untuk Mataram.

"Apakah itu terhadap sampah maupun terhadap dampak emisi gas buang yang sangat tinggi. Keberadaan RTH memberikan Kota Mataram untuk beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim," katanya.

Mohan mengatakan, dalam perencanaan sebelumnya pembangunan RTH pada bekas lahan RSUP NTB akan diberikan nama RTH "Kebon Raja" karena memiliki nilai sejarah tentang Kota Mataram yang dulunya "Kebon Raja" ada di lahan kantor Gubernur NTB saat ini.

Sebelumnya, Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Mataram M Nazaruddin Fikri mengatakan, setelah RSUP pindah, pemerintah kota akan membuat taman yang jauh lebih bagus dan representatif dari Taman Sangkareang yang ada saat ini, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pusat rekreasi dan edukasi.

Menurutnya, kebutuhan akan taman kota di daerah ini semakin meningkat karena selain dimanfaatkaan sebagai ajang rekreasi dan edukasi, taman kota juga menjadi ajang ekspresi dan kreasi bagi para generasi muda.

"Selain itu, taman kota juga banyak dimanfaatkan siswa untuk kegiatan olah raga," ujarnya.

Dampak lainnya, kata Nazaruddin, mampu mendukung target RTH di Kota Mataram sebesar 30 persen yang terbagi 10 untuk RTH privat dan 20 persen untuk RTH publik. Dimana saat ini kebutuhan untuk RTH privat sudah terpenuhi.

"Sementara RTH publik masih kurang sekitar delapan persen atau sekitar 400 hektare lahan. Jumlah itu ditargetkan harus terpenuhi hingga 20 tahun ke depan," katanya. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026