Mataram (ANTARA) - Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Wilayah III Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI Herman Tobo, menyebutkan, secara kumulatif investasi penanganan kawasan kumuh di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencapai Rp75 miliar.
"Anggaran Rp75 miliar untuk intervensi kawasan kumuh di Mataram itu dari tahun 2017 sampai Juni 2023," katanya seusai menghadiri kegiatan serah terima pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Kebon Sari Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, Rabu.
Baca juga: Tahun ini kawasan kumuh Mataram akan berkurang 20 hektare
Dikatakan, investasi sebesar Rp75 miliar tersebut dilaksanakan dalam dua kegiatan yakni melalui program skala lingkungan dan kawasan.
Untuk program skala lingkungan yang dilaksanakan berupa penanganan rumah tidak layak huni, sedangkan untuk skala kawasan antara lain program penanganan sanitasi air limbah, dan pengolahan sampah perkotaan.
Selain itu, ada juga program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) melalui kegiatan padat karya dengan membayar langsung tunai upah pekerja ketika pandemi COVID-19.
"Program itu, sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi setelah COVID-19," katanya.
Sementara untuk tahun 2023, Kota Mataram tidak lagi mendapat bantuan penanganan kawasan kumuh sebab secara nasional program KotaKu berakhir pada Juni 2023.
"Anggarannya sudah habis. Tahun ini yang dapat di wilayah Selong Kabupaten Lombok Timur," katanya.
Investasi penanganan kawasan kumuh Mataram mencapai Rp75 miliar
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Wilayah III Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI Herman Tobo. (ANTARA/Nirkomala)
