Tahun ini kawasan kumuh Mataram akan berkurang 20 hektare

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, tahun 2022 kawasan kumuh di Mataram akan berkurang seluas 20 hektare sehingga kawasan kumuh di Mataram akan tersisa sekitar 79,8 hektare.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa, mencatat kawasan kumuh di Mataram saat ini tersisa sekitar 99,8 hektare.

"Tapi jika penataan kawasan kumuh di wilayah Pengempel dan Kamasan rampung, maka kawasan kumuh bisa berkurang hingga 20 hektare. Jadi, kawasan kumuh kita akan tersisa 79,8 hektare," katanya.

Menurutnya, program pengurangan kawasan kumuh yang saat ini sedang dilaksanakan di Lingkungan Pengempel dan Kamasan adalah program terintegrasi pemenuhan tujuh sarana dasar fisik dengan pembuatan titik kumpul bencana.

Proyek pembuatan titik kumpul bencana berupa aula serba guna pada dua lokasi itu dilengkapi dengan pemenuhan tujuh sarana dasar fisik, diantaranya, penataan jalan lingkungan, penerang jalan, penyediaan air bersih, drainase, dan pengelolaan air limbah komunal.

"Proyek tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR termasuk anggaran, kita hanya menyiapkan lahan," katanya.

Dikatakan, dengan berbagai program intervensi setiap tahun kawasan kumuh di Mataram terus berkurang, dari sekitar 303 hektare pada tahun 2016, kini tersisa 99,8 hektare dan akan menjadi 79,8 hektare.

Sisa kawasan kumuh di Mataram sekitar 79,8 hektare tersebut antara lain, lanjutnya, ada di wilayah Karang Tapen, dan bagian selatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkuk di Kelurahan Dasan Agung Baru.

"Tapi untuk bagian selatan DAS Jangkuk di Kelurahan Dasan Agung Baru, tahun depan mulai kita tata dengan target sekitar 10 hektare," katanya.

Untuk tahun ini, penataan DAS Jangkuk selatan dimulai dengan pembebasan lahan untuk pembukaan akses jalan inspeksi dengan panjang sekitar 2,5 kilometer dan lebar 6 meter.

"Selanjutnya, kita akan melakukan penataan rumah kumuh serta tujuh sarana dasar fisik lainnya untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Mataram," katanya.

Lebih jauh, Nazaruddin mengatakan, sebenarnya untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Mataram, sudah dilakukan intervensi secara parsial dengan menggunakan berbagai sumber anggaran. Misalnya dari dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, untuk pembuatan jalan, penerang jalan, drainase, dan lainnya.

Hanya saja program parsial itu tidak dihitung pengurangan oleh Kementerian PUPR, yang dihitung adalah kawasan yang dilakukan intervensi secara terintegrasi.

"Jadi kita bisa melakukan pengurangan hanya dengan bantuan anggaran pemerintah pusat seperti di DAS Jangkuk bagian utara, Pengempel, dan Kamasan karena butuh anggaran besar. Sementara kita untuk penataan menyeluruh, kita terbentur anggaran," katanya.