Mataram (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menurunkan 991 kader pendamping keluarga untuk memberikan edukasi kepada keluarga berisiko stunting.
"Edukasi dan menyadarkan masyarakat tentang pola asuh menjadi tugas utama kita untuk mencapai target penurunan angka stunting di Kota Mataram," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram H Moh Carnoto di Mataram, Rabu.
Berdasarkan data terakhir, lanjutnya, kasus stunting di Kota Mataram tercatat sebanyak 15,6 persen atau 3.999 balita. Di akhir tahun 2023, jumlah itu ditargetkan turun menjadi 14 persen.
Terkait dengan itu, peran dari ratusan kader pendamping keluarga sangat penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga berisiko stunting agar tidak melahirkan anak stunting.
Menurutnya, kriteria keluarga berisiko memiliki balita stunting, antara lain usia ibu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran.
"Melalui pendampingan kader, para orang tua akan diberikan bimbingan bagaimana memberikan makanan bergizi dan berimbang, serta upaya-upaya preventif lainnya," katanya.
Carnoto mengatakan untuk mencapai target pengurangan stunting tersebut, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus dilakukan intervensi menyeluruh bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai bidang masing-masing.
DP2KB menurunkan 991 kader pendamping keluarga berisiko stunting
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram H Moh Carnoto. (ANTARA/Nirkomala)
