DP2KB menurunkan 991 kader pendamping keluarga berisiko stunting

Mataram (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menurunkan 991 kader pendamping keluarga untuk memberikan edukasi kepada keluarga berisiko stunting.

"Edukasi dan menyadarkan masyarakat tentang pola asuh menjadi tugas utama kita untuk mencapai target penurunan angka stunting di Kota Mataram," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram H Moh Carnoto di Mataram, Rabu.

Berdasarkan data terakhir, lanjutnya, kasus stunting di Kota Mataram tercatat sebanyak 15,6 persen atau 3.999 balita. Di akhir tahun 2023, jumlah itu ditargetkan turun menjadi 14 persen.

Terkait dengan itu, peran dari ratusan kader pendamping keluarga sangat penting dalam memberikan edukasi kepada keluarga berisiko stunting agar tidak melahirkan anak stunting.

Menurutnya, kriteria keluarga berisiko memiliki balita stunting, antara lain usia ibu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran.

"Melalui pendampingan kader, para orang tua akan diberikan bimbingan bagaimana memberikan makanan bergizi dan berimbang, serta upaya-upaya preventif lainnya," katanya.

Carnoto mengatakan untuk mencapai target pengurangan stunting tersebut, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus dilakukan intervensi menyeluruh bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai bidang masing-masing.

Misalnya, dari Dinas Kesehatan, saat ini sudah melaksanakan program pemberian makanan tambahan bagi balita untuk meningkatkan gizi atau pembagian telur dari siswa yang dihimpun melalui Dinas Pendidikan.

Ke depan, diharapkan ada program preventif lainnya dari OPD-OPD lain untuk menekan terjadinya kasus stunting. Artinya, penanganan dilakukan mulai hulu, yakni edukasi remaja terutama remaja putri.

"Bagaimana remaja putri ini bisa mengonsumsi makanan bergizi, menerapkan pola hidup sehat, sehingga siap menjadi ibu yang kuat dan melahirkan anak-anak sehat," katanya.

Untuk kader pendamping, katanya, telah disiapkan anggaran masing-masing Rp110 ribu per bulan dari pemerintah pusat.