Dikpora : Sekolah Sehari Penuh Bukan "barang" Aneh

id sekolah sehari penuh

Sekolah seharian bukan barang aneh, karena program ini sudah banyak ditemukan, bahkan tidak hanya sampai sore melainkan juga ada yang sampai malam
Mataram (Antara NTB)- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, menilai program sekolah sehari penuh (full day school) bukan "barang" aneh, sebab beberapa sekolah sudah menerapkan program ini.

"Sekolah seharian bukan barang aneh, karena program ini sudah banyak ditemukan, bahkan tidak hanya sampai sore melainkan juga ada yang sampai malam," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB H Muh Suruji di Mataram, Rabu.

Suruji yang ditemui di sela kegiatan memantau tes pembuatan makalah untuk seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, mengatakan sekolah sehari penuh bahkan hingga malam banyak diterapkan di pondok pesantren, dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).

Program ini, lanjutnya, tidak akan mengurangi interaksi anak dengan orang tua seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan, sebab guru juga merupakan orang tua, sedangkan anak-anak dianggap sebagai saudara.

"Justru semakin lama anak berada di lingkungan yang terkontrol akan semakin bagus, daripada kita tidak tahu apa yang dikerjakan anak setelah pulang sekolah," katanya.

Oleh karena itu, katanya, secara pribadi justru semakin lama anak berinteraksi dalam pergaulan yang terkontrol akan semakin bagus untuk pembangunan karakter anak.

"Dari sisi manfaat, wacana program sekolah sehari penuh ini sangat positif dan bagus, hanya saja pertanyaanya siapkah kita dan anak-anak," ujarnya.

Kendala lainnya yang harus dipikirkan pemerintah jika menerapkan program ini adalah, bagaimana mengorganisir siswa miskin dari pukul 07.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA berada di sekolah karena mereka harus makan siang.

Artinya, bisa saja siswa miskin ini membawa makanan ke sekolah, tetapi apa tidak minder jika mereka sehari-harinya cukup makan dengan sayur dan sambal harus makan bersama siswa lainnya yang memiliki ekonomi lebih dengan lauk berbeda-beda.

"Ini tentu bisa membuat siswa minder, karena itu hal ini harus dipikirkan pemerintah," katanya.

Meski demikian, apabila wacana ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, daerah pasti akan melaksanakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. (*)