PIT diprioritaskan untuk pengusaha penangkap ikan

“Yang kita dorong untuk PIT itu sebetulnya lebih kepada pengusaha penangkapan ikan, yang nelayan justru kita ingin jadikan masyarakat produktif,” ujar Trenggono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Sementara soal penerapan program PIT yang belum dapat dilaksanakan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Trenggono mengatakan bakal menyiapkan proyek percontohan program ini di salah satu zona.

“Kita lakukan modeling (proyek percontohan), jadi ada satu zona kita siapkan seluruh infrastruktur dulu. Jadi kita lakukan proyek percontohan, istilahnya siapa yang mau menangkap di satu zona, di WPPNRI 718, berapa kapal yang mau berhenti di sana dan berangkat di sana,” ujarnya.Lebih lanjut, terkait aturan yang menyasar langsung masyarakat nelayan, ia menyebut bakal menyiapkan program kampung nelayan modern sehingga masyarakat nelayan dapat produktif. Ia lantas menyontohkan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Desa Samber-Binyeri, Biak, Papua yang secara langsung berdampak pada masyarakat nelayan di kawasan itu.

Baca juga: KKP SFV UPT Gondol mencatatkan PNBP 2023 sebesar Rp788,89 juta
Baca juga: Bangka Barat gandeng UGM kaji potensi wilayah pesisir

“Insya Allah ada 10 inisiatif Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP, ada 10 kampung nelayan yang akan dibangun pada 2024 sama seperti di Kalamo Samber-Binyeri, Biak, Papua tapi lebih tematik,” katanya.

Lewat program kampung nelayan, pihaknya bakal fokus memfasilitasi kebutuhan masyarakat nelayan yang meliputi ketersediaan es dan cold storage atau penyimpanan ruang dingin hingga bantuan kapal yang merupakan hasil gotong royong anggaran unit kerja eselon 1 KKP.

Di sisi lain, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki KKP, ia berharap agar program ini dapat ditingkatkan levelnya dengan melibatkan kementerian lain sehingga skala kampung nelayan modern ini lebih besar dan berdampak secara efektif bagi nelayan.