Jakarta (ANTARA) - Manchester City telah meluncurkan tindakan hukum terhadap Liga Premier Inggris untuk menghapus aturan Transaksi Pihak Terkait (APT), yang menurut mereka melanggar hukum dan diskriminasi, menurut laporan The Times pada Rabu.
Peraturan APT diterapkan pada 2021 dan dirancang untuk menjaga daya saing serta mencegah tim-tim papan atas menegosiasikan kesepakatan komersial (sponsor) yang berlebihan dengan bisnis yang terkait dengan pemiliknya.
City, yang dimiliki oleh perusahaan asal Abu Dhabi, telah memastikan gelar Liga Premier Inggris keempat berturut-turut mereka pada bulan lalu. Kemenangan itu sekaligus menegaskan dominasi mereka di sepak bola Inggris selama satu dekade terakhir.
Pertumbuhan pesat City dinilai terjadi karena bantuan oleh kesepakatan sponsor dengan sejumlah perusahaan dari Abu Dhabi. Etihad Airways yang berbasis di Abu Dhabi adalah sponsor stadion dan jersey utama City.
Dalam kasus terpisah, City juga menghadapi 115 tuduhan dari Liga Premier Inggris atas dugaan pelanggaran peraturan dan aturan keuangan (FFP) antara tahun 2009 dan 2023. Namun, City membantah tuduhan mereka. Sidang itu dilaporkan dijadwalkan pada bulan November.
Times menambahkan bahwa perselisihan antara City dan Liga Premier Inggris akan diselesaikan setelah sidang arbitrase selama dua pekan yang dimulai Senin depan (10/6).
Dalam dokumen hukum setebal 165 halaman yang diserahkan ke Liga Premier Inggris, Manchester City mengklaim mereka adalah korban “diskriminasi” dan aturan APT telah disetujui oleh rival mereka untuk menghambat kesuksesan mereka di lapangan sebagai ‘tirani mayoritas’.
Bila Manchester City berhasil dalam pemeriksaan mereka, hal ini akan memungkinkan klub-klub terkaya di Liga Premier Inggris untuk menandatangani kesepakatan sponsor mereka tanpa penilaian independen dari liga, sehingga meningkatkan jumlah yang dapat mereka keluarkan untuk mendapatkan sponsor.
Dalam tuntutan itu, City juga ingin menyasar peraturan pemungutan suara di Liga Premier Inggris dengan alasan bahwa persyaratan saat ini untuk setidaknya 14 dari 20 klub – atau dua pertiga dari mereka yang memilih – harus setuju untuk menerapkan perubahan peraturan.
