Capaian PAD 2024 di Lombok Timur dievaluasi

id PAD 2024,Pemkab Lombok Timur ,NTB,Pajak

Capaian PAD 2024 di Lombok Timur dievaluasi

PJ Sekda Lombok Timur, Provinsi NTB, H Hasni saat memimpin rapat koordinasi evaluasi pencapaian 2024 (ANTARA/HO-Humas Pemkab Lombok Timur)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan evaluasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) 2024 dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah setempat.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur Hasni saat memimpin rapat koordinasi di Mataram, Selasa, mengatakan rapat ini diselenggarakan guna melihat sejauh mana pencapaian target PAD yang nantinya menjadi bahan evaluasi bagi semua kepala perangkat daerah dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

"Efektivitas pembangunan di Kabupaten Lombok Timur tidak lepas dari pengelolaan PAD yang juga merupakan cermin kemandirian atau modal utama dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan," katanya.

Baca juga: Pemkab Lombok Timur sebut target PAD capai Rp615 miliar

Ia mengatakan di sisi PAD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur agar memaksimalkan potensi yang dimiliki, guna tercapainya peningkatan yang ditargetkan.

"Hal tersebut mengingat di Lombok Timur terdapat banyak restoran, tempat makan dan perhotelan yang belum dimaksimalkan penerimaan pajaknya," katanya.

Ia mengatakan realisasi PAD Lombok Timur hingga awal Juni 2024 berada di posisi 27,10 persen dari target Rp160.962.778.642 (Rp160,96 miliar). Namun jika dilihat progres realisasi PAD 2023 dengan target 2024 mengalami kenaikan dari Rp151 miliar menjadi Rp160,96 miliar.

Sementara realisasi PAD sampai dengan 10 Juni 2024, capaian PAD di atas 25 persen dicapai oleh Bank NTB, Dikes, UPTD RSUD Lombok Timur, RSUD Selaparang, RS Patuh Karya dan Dinas Pertanian.

Kemudian PAD kurang dari 15-25 persen dicapai Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan dan Keswan, dan RSUD R Soedjono.

"Sementara capaian 15 persen didominasi oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dispora, Diskominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," katanya.