Pemkab Lombok Timur sebut target PAD capai Rp615 miliar

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan target pendapatan asli daerah (PAD) daerah setempat pada 2023 mencapai Rp615 miliar. "Target PAD 2023 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan PAD 2022 Rp 440 miliar," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, M Juaini Taofik dalam keterangan tertulisnya di Selong, Sabtu.

Ia mengatakan PAD Lombok Timur tersebut bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah seperti BLUD, yang meliputi seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas. "Sumber lainnya adalah dari Pajak Daerah seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Hotel dan Restoran," katanya.

Sekda mengakui realisasi penerimaan Pajak Daerah yang berasal dari Pajak MBLM pada 2022 hanya mencapai 25-30 persen dari target. Karena itulah ia meminta dukungan semua pihak untuk meningkatkan pencapaian PAD 2023 ini melalui kolaborasi semua pihak yang diwujudkan melalui operasi penjaringan (Opjar). "Opjar ini melibatkan Tim yang terdiri dari 300 orang ASN dan non ASN yang berasal dari seluruh OPD," katanya.

Untuk mencegah kebocoran, pemda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga memanfaatkan teknologi dengan e-POS dan terpantau langsung oleh pimpinan daerah, sehingga celah kebocoran dapat diminimalisasi.

Baca juga: Kontribusi wisatawan ke PAD Bali 2023 diprediksi Rp31,5 miliar
Baca juga: Pemprov NTB menargetkan pendapatan daerah Rp5,96 triliun

"Selain itu Bapenda juga memiliki laman periksa mandiri SPPT (Periri) yang diharapkan memudahkan masyarakat untuk mengecek status SPPT apakah sudah terbayar atau belum," katanya.

Dukungan yang dapat diberikan seluruh ASN maupun masyarakat dalam upaya peningkatan PAD adalah dengan berpartisipasi aktif. Seperti meminta bukti tagihan atau pembayaran setiap kali bertransaksi di restoran atau hotel.

"Bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menarik pajak dari hotel/restoran yang ada di daerah ini," katanya. Ia meyakinkan realisasi PAD akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.