Mataram (ANTARA) - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik sejumlah aset potensial guna menciptakan efek berganda dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala BKAD NTB, Nursalim mengakui selama ini banyak aset-aset potensial yang dimiliki belum memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.

"Sekarang kami lagi melakukan optimalisasi aset dengan membidik sejumlah aset untuk program hilirisasi guna menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi peningkatan PAD," ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan di tengah pengalihan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB perlu mengambil langkah progresif menuju kemandirian fiskal.

"Caranya melakukan perombakan besar-besaran pada tata kelola aset daerah untuk mendongkrak PAD," tegas Nursalim.

Menurut dia, pihaknya kini berperan sebagai pilar krusial untuk menjaga agar program strategis daerah tetap berjalan sesuai rencana (on the track). Bahkan, BKAD juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat dalam mengevaluasi APBD di 10 kabupaten/kota agar selaras dengan tiga agenda utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan kesehatan (stunting).

"Kami memastikan 10 kabupaten/kota berada dalam satu gerbong. Dengan intervensi bersama, beban pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan stunting akan terasa lebih ringan karena dikeroyok bersama melalui satu kebijakan," terang Nursalim.

Ia menyebutkan beberapa titik fokus aset-aset potensial yang perlu didongkrak untuk meningkatkan sumber PAD tersebut, antara lain Kawasan Serading di Sumbawa. Di tempat ini terdapat lahan milik Dinas Peternakan yang akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program hilirisasi.

Baca juga: Gandeng DJKN, NTB ubah aset triliunan jadi sumber pendapatan

Selanjutnya Gili Trawangan, pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan UPTD Pariwisata untuk memastikan pengelolaan aset di kawasan internasional tersebut lebih profesional dan bernilai tambah tinggi.

Kemudian sektor lain yang akan dilakukan adalah melakukan pemetaan potensi juga dilakukan pada aset di Dinas Perikanan dan Kelautan, pertanian, hingga sektor pertambangan dan lingkungan hidup.

"Selama bertahun-tahun, kendala utama optimalisasi aset di NTB adalah minimnya tenaga ahli penilai (appraiser). Sebelumnya, ribuan persil aset daerah hanya ditangani oleh satu orang penilai," ungkap Nursalim.

Baca juga: Kejati NTB kembangkan kasus korupsi NCC

Mengatasi tenaga ahli penilai tersebut, pihaknya telah mengirimkan SDM terbaik untuk dididik langsung oleh kementerian terkait.

"Saat ini kita sudah memiliki 29 tenaga ahli bersertifikasi. Mereka inilah yang akan melakukan penilaian (appraisal) aset agar kerja sama dengan pihak ketiga berjalan akuntabel," ucapnya.

Lebih lanjut, dari sisi pengamanan hukum, pihaknya juga bekerja sama dengan Kanwil Pertanahan Nasional untuk mengebut sertifikasi lebih dari 200 persil aset yang belum legal dari total 1.663 persil yang ada. Langkah ini krusial untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih NTB selama 14 kali berturut-turut.

Meski demikian, Nursalim optimistis penguatan fiskal melalui optimalisasi aset adalah kunci kesejahteraan rakyat. Karena dengan PAD yang kuat, pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengintervensi sektor-sektor produktif seperti pariwisata, UMKM, dan infrastruktur.

"Filosofi-nya sederhana, jika PAD meningkat, intervensi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat akan maksimal. Kita tidak lagi meratapi pemotongan anggaran pusat, melainkan menciptakan inovasi dari apa yang kita miliki," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026