Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mendesak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengevaluasi kebijakan platform layanan perizinan Online Single Submission (OSS) terkait operasional restoran di kawasan Melawai, Jakarta Selatan.
"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS karena pelaku usaha tanpa koordinasi dengan pemda bisa membangun investasi dimana-mana," kata Prasetyo di Jakarta, Kamis.
Prasetyo menuturkan perizinan yang dikeluarkan kerap tak sejalan dengan pengaturan dari Pemerintah Daerah.
Kendati demikian, dia mengaku sebenarnya tidak menentang kebijakan sistem OSS itu. Namun, disarankan sebelum mengeluarkan perizinan, perlu dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat.
Maka dari itu, dia meminta Bahlil untuk bisa melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut lantaran pihaknya tak hanya satu kali saja menerima aduan serupa. Selain itu, dia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menindaklanjuti.
Sekretaris Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho siap melakukan pengecekan surat IMB milik kafe di kawasan Melawai Jakarta Selatan. Pihaknya juga memastikan apakah peruntukannya sudah sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didaftarkan melalui sistem OSS.
“Jadi kami nanti akan mengumpulkan tim pada setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan kewenangan dan fungsi,” ujar Ali.
Sejumlah warga yang bertempat tinggal di Jalan Melawai VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mendatangi gedung DPRD DKI, Rabu (12/6). Mereka mengeluhkan kebisingan, penjualan minuman keras hingga penggunaan parkir ilegal karena sejumlah bar dan restoran yang didirikan di kawasan permukiman tersebut.
Baca juga: Menteri Investasi : "OSS" terbitkan 4 juta NIM sepanjang 2023
Baca juga: BKPM sebut NIB dongkrak penjualan UMKM
Ketua RW 01 Melawai, Nizarman Aminuddin mengaku sudah mengadukan persoalan ini kepada sejumlah pihak seperti camat dan lurah. Namun, mereka tak bisa mengurusnya karena beralasan sudah mengurus izin melalui sistem OSS yang diterbitkan Kementerian Investasi/ BKPM.
"Warga kebingungan dengan hadirnya kafe-kafe yang berada di tempat pemukiman, tiba-tiba ada dan pengelola tempat usaha beralasan sudah dapat izin OSS dan segala macam," ujar Nizarman.
