Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan tindakan Amerika Serikat (AS) yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
"Masyarakat internasional sekali lagi diingatkan tentang standar ganda ala AS, dan AS sekali lagi berdiri di sisi yang berlawanan dari seruan internasional untuk gencatan senjata, harapan untuk bertahan hidup bagi rakyat Palestina dan hati nurani bagi kemanusiaan," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat.
AS kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza pada Rabu (20/11). Rancangan resolusi yang diajukan oleh 10 anggota DK yaitu Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss, mendapat 14 suara.
"Rancangan resolusi tersebut secara eksplisit mengharuskan gencatan senjata segera di Gaza, yang sejalan dengan arah tindakan Dewan Keamanan yang benar dan mencerminkan aspirasi kuat untuk perdamaian dari komunitas internasional," tambah Lin Jian.
Lin Jian menyebut konflik di Gaza terus berlanjut dan bencana kemanusiaan masih memburuk.
"Prioritas utama sekarang adalah untuk mempromosikan implementasi penuh dan efektif resolusi DK PBB oleh pihak-pihak yang berkonflik, dan realisasi gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza, sehingga menciptakan kondisi untuk meringankan krisis kemanusiaan," tegas Lin Jian.
China, kata Lin Jian, juga mendesak AS untuk membuang perhitungan politik, berhenti mengabaikan hukum internasional dan hukum humaniter internasional secara selektif, mengambil tanggung jawabnya sebagai negara besar dan memainkan peran konstruktif untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," ungkap Lin Jian.
Lin Jian menyebut konflik yang sedang berlangsung di Gaza telah berlangsung selama 13 bulan, menyebabkan kematian lebih dari 40.000 orang dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"AS secara sendirian menggunakan hak vetonya pada rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Gaza, yang sekali lagi mengakibatkan stagnasi DK PBB dan upaya internasional," tambah Lin Jian.
Selain menuntut gencatan senjata, resolusi tersebut menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, sambil mendesak DK PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Resolusi itu menyoroti pula krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Jalur Gaza dapat segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.
Baca juga: Pemerintah China masih harapkan deeskalasi dalam perang Ukraina
Rancangan resolusi DK PBB juga menolak "segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan" dan menyerukan fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar ke dan di seluruh Jalur Gaza. Namun, veto AS menggagalkan diberlakukannya langkah-langkah tersebut.
Menurut Wakil Utusan AS untuk PBB Robert Wood, Washington tidak bisa mendukung gencatan senjata tanpa mensyaratkan pembebasan warga Israel yang disandera oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas. Ia menegaskan bahwa perang harus diakhiri dengan pembebasan para sandera.
Veto AS pada Rabu tersebut menjadi veto keempat terhadap rancangan resolusi yang berupaya menyelesaikan konflik di Jalur Gaza melalui gencatan senjata.
Ketiga veto AS sebelumnya terjadi pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024.
Baca juga: Pemerintah China protes keras UU Zona Maritim Filipina
Untuk rancangan resolusi lainnya, AS hanya memberi suara abstain tanpa mendukung. Agresi Israel di Jalur Gaza yang tak kunjung henti sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 44.000 orang, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta melukai ratusan ribu lainnya.
