Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Syamsul Fikri mengusulkan agar dilakukan tes narkoba melalui rambut terhadap anggota legislatif setempat dalam mendukung gerakan bebas narkoba.
"Jangankan tes urine, kami Fraksi Demokrat NTB justru mengusulkan bila perlu dilakukan tes rambut. Karena itu lebih akurat," tegas Syamsul Fikri di Gedung DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Sebagai wakil rakyat, menurut dia, seharusnya tes tersebut sudah seharusnya diawali oleh lembaga DPRD Provinsi NTB. Hal ini, kata dia, sebagai contoh dalam menyikapi persoalan narkoba di wilayah itu.
"Jadi memang harus dimulai dari kita. Karena kita yang bersuara sebagai wakil rakyat. Intinya, Fraksi Demokrat NTB menyetujui jangankan tes urine, tes rambut pun kami siap. Dan kami mengusulkan itu (tes rambut)," ujarnya.
Baca juga: Narkoba merajalela, Semua pejabat di Dompu dites urin
Sementara berkaitan dengan persoalan BNN, ungkap dia, berkaca dari Sumbawa di mana saat itu ia pernah menjabat sebagai pimpinan DPRD setempat bahkan bisa mengusulkan dana hibah.
"Berkaca dari Sumbawa (dalam menyikapi persoalan narkoba), kita usulkan itu bisa. Berikan bantuan dana hibah (untuk BNN)," ucap anggota Komisi IV DPRD NTB ini.
Usulan tes narkoba ini sebelumnya, dirinya sampaikan secara terbuka pada rapat paripurna DPRD NTB. Karena menurut dia, persoalan peredaran narkoba di masyarakat sudah semakin meresahkan, bahkan sudah sangat memprihatinkan.
Untuk itu anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini sangat mendorong agar persoalan narkoba segera disikapi.
"Seperti di Sumbawa Barat dan Sumbawa khususnya di Dapil saya, itu zona merah," ujarnya.
Baca juga: Pecatan Polisi dan istrinya di Dompu jadi bandar sabu
Di sisi lain, eks Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa itu mengapresiasi kinerja pihak terkait, terutama Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk BNN dalam menyikapi persoalan penyebaran "barang haram" ini.
Hanya saja, legislator Udayana itu mendorong agar pihak APH untuk lebih maksimal lagi dalam menyikapi persoalan ini.
Menanggapi itu Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda juga mengatakan, bahwa terkait narkoba ini jauh sebelumnya juga telah disikapi serius lembaga DPRD bersama pihak terkait lainnya.
"Lima tahun lalu kita juga telah melakukan tes urine anggota dan pimpinan soal narkoba (bekerjasama gandeng BNN NTB). Insya Allah (menjadi atensi bersama)," kata Isvie.
Baca juga: Kodim Bima limpahkan kasus narkoba hasil tangkap tangan ke kepolisian
Sebagai salah satu langkah nyata dalam menyikapi persoalan ini, pihak DPRD NTB juga berencana akan melakukan tes urine. Di mana akan menggandeng pihak terkait secara bersama-sama.
Hanya saja, ungkap Isvie, pihak BNN tidak memiliki anggaran khusus untuk melaksanakan tes urine. Oleh karenanya, jika mendesak bisa di atensi bersama.
Yakni dengan salah satu cara menganggarkan secara khusus untuk giat tes narkoba tersebut.
"BNN tidak dalam posisi mendapatkan dana APBD, tapi bisa juga (diusulkan) kalau ini dianggap darurat," katanya.
Baca juga: Polres Dompu gelar perkara narkoba jenis sabu hasil ungkap TNI
Baca juga: Ribuan warga di Dompu turun ke jalan nyatakan perang lawan narkoba
Baca juga: Darurat narkoba, Inilah lima tuntutan AMAN dan tanggapan DPRD Dompu
