Lombok Timur (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur mendukung upaya 14 orang anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dari empat fraksi secara resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi dana alokasi khusus (DAK) di semua organisasi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi NTB pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa.
Ketua HMI MPO cabang Lombok Timur Wawan Jayapurnama dalam keterangan persnya, Kamis, mengatakan, kisruh Pengelolaan Dana Alokasin Khusus ( DAK) satuan pendidikan SMA dan SMK se-Nusa Tenggara Barat pada tahu n 2023 telah menciderai semangat tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance) seperti yang dicita-citakan presiden Republik Indonesia Prabowo Subiantor sebgaiamana tertuang dalam ASA CITA ke Tujuh “Memperkuat reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsiu dan narkoba”.
"Bahwa tata kelola Dana DAK pada dinas Pendidikan dan Kebudayaann Provinsi NTB tahun 2023 sejak proses prencanaan terlah tercium aroma tidak sedap," katanya.
Kendati, lanjut dia, pola pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan pemilihan penyedia oleh satuan pendidikan, namun aroma tidak sedap itu terindikasi mulai dari intimidasi struktural terhadap kepala sekolah agar mengakomodir kontraktor dan suplayer tertentu yang diduga sudah dilist oleh oknum-oknum pejabat Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan NTB.
Baca juga: Legislator ajukan hak interpelasi DAK Dikbud NTB
Padahal pola pelaksanaan DAK Fisik tahun 2023 adalah swakelola (Kerjasama Satuan pendidikan dan Komite Sekolah), namun tidak sedikit pihak satuan pendidikan memihak kontraktor secara otomatis peran-peran publik berpartisipasi terutama komite sekolah sebagai representasi wali murid pada satuan pendidikan tersebut.
"Hak ini menjadi temuan kami di lapangan sejak proses ini bergulir, modus dari intimidasi psikologis dilakukan secara sederhana yakni mengiring agar Kepala Sekolah SMA dan SMK menerima seluruh rekomendasi dan perintah non tertulis atasan, agar mengakomodir nama-nama Kontraktor dan Suplayer dan Anu-Anu-Nya ( sebutan lain dari fee) diduga diselesaikan sebelum pelaksanaan kegiatan ini," ujarnya.
Baca juga: Berikut 14 anggota DPRD NTB yang ajukan hak interpelasi DAK
Menurut dia, ini adalah secuil praktik-praktik kotor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, dan bahwa ada niatan partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Perindo Nusa Tenggara Barat untuk melakukan penyelidikan dalam hak interpelasi, telah memenuhi aspirasi HMI Lombok Timur.
"Kami siap membantu seluruh Fraksi yang mengajukan hak interpelasi untuk menyuplai data kondisi terkini pelaksanaan DAK Fisi Tahun 2023 dengan menugaskan sebanyak 150 kader HMI yang terdiri dari pengurus Cabang, Pengurus Korkom dan Komisariat untuk mendalami dan menginvestigasi secara mendalam apa-apa bentuk penyelewengan terhadap pelaksanaan DAK fisik Dikbud tahun 2023," kata
Melalui surat dukungan dan apresiasi ini, lanjut dia, pihaknya berterima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Nasdem dan Ketua Umum Partainya.Perindo atas dukungan kepada seluruh fraksi-fraksinya di DPRD NTB.
"Semoga dukungan ini menjadi lembaran baru, untuk kebaikan rakyat dan konstituen masing-masing fraksi di DPRD NTB, sebagai organisasi mahasiswa Islam akan melakukan seluruh Ikhtiar sesuai kemampuan dan pengetahuan yang kami milik.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil dukung DPRD interpelasi DAK Dikbud NTB
Baca juga: Wakil Ketua DPRD NTB: Hak interpelasi DAK bisa dicabut
