Mataram (Antaranews-NTB)- Warga Dusun Perumpung, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, mengeluhkan kelompok masyarakat (pokmas) yang ditetapkan untuk realisasi tahap pertama bantuan hunian tetap pascagempa, tidak diselesaikan per dusun.
"Saat ini di dusun kami terbentuk empat pokmas yang terdiri dari 15 kepala keluarga (KK) per pokmas, namun yang dipilih dari hasil rapat desa, tiga pokmas yang akan direalisasi tahap pertama. Sedangkan satu pokmas akan dirampungkan pada tahap kedua," kata Uchu, Bendahara Pokmas Dusun Perumpung, Jumat.
Ia menambahkan warga yang belum tercantum namanya pada tahap pertama mengeluh kepada dirinya kenapa tidak diselesaikan satu dusun secara langsung.
Sadrah, Kepala Dusun Perumpung, membenarkan pernyataan tersebut dan itu merupakan dari hasil rapat desa dengan pemerintah daerah.
Setiap dusun dari satu desa diambil beberapa pokmas yang telah terbentuk, dan Dusun Perumpung mendapatkan tiga pokmas untuk tahap pertama sisanya akan dilanjutkan pada tahap kedua. "Hal ini dilakukan pemerintah untuk pemerataan lebih awal kepada para korban gempa Lombok," katanya.
Sampai kapan warga akan menunggu proses tahap kedua, sedangkan yang tahap pertama saja membutuhkan waktu lama, kata dia.
Ia menyebutkan setiap Pokmas yang sudah terpilih untuk realisasi tahap pertama, sudah mendapatkan tiga Rekening ATM bank yang masing-masing dipegang oleh ketua, sekretaris dan bendahara pokmas.
Warga keluhkan pemilihan pokmas tidak merata
Ketua Pokmas Tibu Harapan Desa Dara Kunci Purna (40) menunjukkan kwitansi untuk pemindahbukuan rekening ke rekening aplikator dana bantuan gempa untuk tahap pertama bagi tiga belas kepala keluarga anggotanya di Dusun Pedamekan, Desa Sambelia, Lombok Timur, NTB, Kamis (18/10/2018). Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 960 miliar untuk masyarakat korban gempa Lombok untuk tahap pertama.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/ama
