Sebanyak 68.062 warga Lombok Tengah dapat BLTS di 2025

Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 68.062 warga berpotensi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian sosial (Kemensos) RI di akhir 2025.

"Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan BLTS selama tiga bulan, yaitu Rp300.000 per bulan sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp 900.000," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial di Dinsos Lombok Tengah H Edy di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan dari data yang keluar, jumlah penerima BLTS ini mencapai 68.062 orang, namun data tersebut masih belum final, karena saat ini dari dinas masih melakukan verifikasi apakah KPM yang terdaftar itu layak menerima bantuan sesuai ketentuan atau tidak.

"Verifikasi ini penting dilakukan agar nantinya bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran," katanya.

Baca juga: Sebanyak 47.000 KK di Mataram jadi sasaran BLTS

Ia mengatakan jumlah KPM yang menerima BLTS ini ada 68.062 orang dan yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah masyarakat kurang mampu atau yang masuk data di desil satu sampai desil empat.

"Data kita terima dan muncul di aplikasi kami di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikeluarkan oleh Kementerian,” katanya.

Bantuan ini digelontorkan selama tiga bulan terhitung dari Oktober-Desember 2025, sehingga jumlah yang diterima masyarakat nantinya selama tiga bulan ini Rp 900.000.

Untuk pola penerimaan nantinya, informasi yang ia dapatkan akan disalurkan melalui kantor pos, sehingga untuk pengumuman resmi oleh dinas masih menunggu hasil verifikasi.

Mengingat data yang ada saat ini sifatnya belum final, karena jumlah penerima nantinya bisa saja berkurang tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan saat ini.

“Informasi sementara nantinya masyarakat yang akan dapat maka suratnya nanti dari kantor Pos. Tahapan masih verifikasi kelayakan atau tidaknya KPM mendapatkan bantuan berdasarkan nama yang muncul di aplikasi kami,” katanya.

Baca juga: Ratusan buruh pabrik di Lombok Tengah dapat BLT DBHCHT 2025

Verifikasi ini penting karena bisa saja dari data yang ada saat ini, ada masyarakat yang tergolong mampu sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan itu. Karena memang bantuan yang merupakan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Program Perlindungan Sosial 2025 sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi nasional ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang masuk kategori desil satu sampai desil empat tersebut.

“Termasuk masalah pencairan kita belum tau karena kita juga masih menunggu juklak dan juknis pencarian ini," katanya.

Pihaknya juga belum bisa membeberkan secara detail apakah yang sudah mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) apakah akan dapat juga atau tidak, karena dari dinas masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

“Karena data yang 68.062 orang ini masuk ke SIKS-NG maka tugas kita saat ini melakukan verifikasi,” katanya.

Baca juga: Penyaluran BLT mitigasi risiko pangan di Mataram disalurkan Maret 2024