Mataram (ANTARA) - Pengembangan Geosite Rinjani dan Tambora kini memasuki fase yang menuntut tata kelola lebih kuat dan terukur.
Kedua kawasan strategis ini menyimpan nilai ekologis, geologis, dan ekonomi yang sangat besar, namun juga menghadapi tekanan yang semakin kompleks.
Lonjakan kunjungan, praktik ilegal di kawasan hutan, serta minimnya infrastruktur menjadi tantangan nyata yang memerlukan respons kebijakan terpadu.
Gunung Rinjani mencatat 72.528 pendaki dan 43.502 pengunjung non-pendakian hingga Oktober 2025. Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp21,6 miliar, menunjukkan besarnya peran Rinjani dalam perekonomian daerah. Namun angka itu juga menjadi peringatan bahwa beban ekologis ikut meningkat.
Penanganan sampah, jalur rawan, dan keselamatan pendaki menjadi isu yang tidak bisa dinafikan. Program Go Rinjani Zero Waste, penataan jalur, kewajiban surat sehat, briefing keselamatan, serta standar rasio pemandu-pendaki adalah langkah penting memastikan keselamatan sekaligus menjaga daya dukung kawasan.
Di sisi lain, Tambora menghadapi persoalan berbeda. Beragam catatan pemantauan menunjukkan maraknya penebangan liar, tambang batu ilegal, aktivitas riset tanpa izin, perburuan, hingga jalur pendakian ilegal yang mengancam keselamatan pengunjung.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta perlunya intervensi kebijakan yang lebih tegas.
Bahkan Wakil Menteri Kehutanan menegaskan pentingnya pagar pengaman di titik rawan bibir kawah, menandakan bahwa aspek keselamatan masih menjadi pekerjaan besar.
Upaya Balai Taman Nasional Tambora menutup jalur ilegal, memperkuat patroli, dan menggandeng aparat serta masyarakat patut diapresiasi. Namun langkah teknis tidak akan cukup tanpa kerangka kebijakan terpadu.
Dorongan untuk menetapkan Tambora sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis konservasi dan budaya dapat menjadi terobosan penting agar pengelolaannya lebih kuat, terkoordinasi, dan memiliki landasan hukum yang solid.
Pemerintah Provinsi NTB telah membuka ruang kolaborasi melalui diskusi lintas OPD yang menekankan sinergi edukasi, konservasi, dan pemberdayaan ekonomi warga.
Arah ini perlu dijaga agar geosite tidak berhenti sebagai proyek destinasi semata, tetapi menjadi ekosistem pariwisata berkelanjutan yang menguatkan identitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa langkah reflektif yang perlu ditegaskan. Pertama, penegakan hukum harus menjadi pondasi utama. Tanpa penertiban jalur ilegal dan pengawasan berbasis teknologi, konservasi akan terus tertinggal dari laju pelanggaran.
Kedua, masyarakat lokal harus menjadi mitra utama dengan peningkatan kapasitas melalui sertifikasi pemandu, pelatihan keselamatan, dan penguatan ekonomi desa wisata.
Ketiga, infrastruktur aman dan ramah lingkungan adalah syarat mutlak, karena tata kelola tidak mungkin berdiri di atas fasilitas yang rapuh.
Keempat, nilai edukatif Rinjani dan Tambora harus diperkuat melalui program eduwisata, interpretasi sejarah, dan pengembangan museum situs.
Ke depan, NTB berpeluang menjadi contoh laboratorium kebijakan geowisata berbasis konservasi di Indonesia.
Tantangannya adalah memastikan keterpaduan lintas sektor berjalan konsisten dan tidak berhenti sebagai wacana.
Jika keseimbangan antara konservasi, keselamatan, dan ekonomi terus dijaga, maka Rinjani dan Tambora tidak hanya menjadi ikon geografis, tetapi juga simbol keberhasilan tata kelola alam yang bermartabat bagi generasi mendatang.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Irigasi NTB dan jalan panjang kedaulatan pangan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Jalan dan jembatan sebagai penopang kemajuan NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB- Menambal luka gizi di Bumi Gora
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mataram menanam integritas sejak dini
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kendaraan listrik, Jalan hijau baru NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Jalan baru energi bersih NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB Capital dan lompatan ekonomi daerah
