Mataram (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkomitmen melakukan pengawasan terhadap penerapan upah minimum Kota (UMK) Mataram 2026, untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan menjamin hak pekerja terpenuhi.
"Untuk memastikan UMK 2026, berjalan lancar kami akan turun pastikan ke lapangan guna memastikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Kami segera jadwalkan turun," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Herman di Mataram, Selasa,.
Hal tersebut disampaikan menyikapi pemberlakuan UMK Mataram tahun 2026 yang mengalami kenaikan 5,57 persen menjadi Rp3.019.015, atau naik sebesar Rp159.395 dari UMK tahun 2025 sebesar Rp2.859.620.
Herman mengapresiasi keputusan kenaikan UMK Mataram yang telah ditetapkan melalui proses kesepakatan tripartit yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh.
"Kami sangat mengapresiasi kenaikan UMK Mataram. Harapannya, kesejahteraan pekerja di Kota Mataram bisa meningkat,"
Baca juga: UMK Mataram 2026 ditetapkan sebesar Rp3.019.015
Dia menilai, langkah itu sebagai bentuk sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha melalui asosiasi, dan pekerja.
Meski demikian, pihak legislatif tetap membuka ruang aspirasi bagi para pengusaha untuk mendiskusikan kendala yang dihadapi.
"Kendari sudah menjadi keputusan bersama, bukan sepihak. Namun, kami tetap akan mendengarkan dan menampung aspirasi dari para pelaku usaha agar semuanya berjalan beriringan," katanya.
Di sisi lain, Herman, mendorong program MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dan promosi kota sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan ekonomi, agar lebih intensif dalam menggelar kegiatan promosi dan event berskala besar.
Hal itu dinilai penting untuk menghidupkan sektor perhotelan yang menjadi salah satu pilar ekonomi utama di Mataram. Apalagi, Kota Mataram memiliki infrastruktur perhotelan yang sangat lengkap.
"Untuk itu, kita harus dorong agar program MICE terus ada dan menjadikan Mataram sebagai kota tujuan utama sehingga pelaku usaha mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah melalui okupansi hotel," katanya.
Baca juga: Besaran UMK Mataram tunggu formula dari pemerintah pusat
