Mataram (ANTARA) - Pada suatu pagi di Pelabuhan Benete, Kabupaten Sumbawa Barat, aktivitas bongkar muat kembali menggeliat setelah berbulan-bulan lesu. Kapal-kapal kargo yang sempat jarang bersandar kini kembali rutin datang, membawa harapan baru bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di sisi lain, di sawah-sawah Lombok Tengah, petani memanen padi dengan hasil yang meningkat.

Dua lanskap ini, yakni tambang dan pertanian, menggambarkan wajah ekonomi NTB yang tengah berada di persimpangan, antara ketergantungan lama dan fondasi baru yang sedang dibangun.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif sebesar 3,22 persen, turun dari 5,30 persen pada 2024. Angka ini memicu diskusi luas.

Sebagian menilainya sebagai perlambatan serius, sebagian lain melihatnya sebagai fase transisi. Namun yang pasti, angka tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari dinamika struktural yang lebih dalam.

Sepanjang triwulan I dan II 2025, ekonomi NTB terkontraksi masing-masing minus 1,43 persen dan minus 1,12 persen. Penyebab utamanya adalah penurunan produksi tambang hingga sekitar 50 persen akibat kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga dan persoalan teknis operasional smelter. Padahal, sektor pertambangan selama ini menjadi lokomotif utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Namun pada triwulan IV 2025, ekonomi NTB melonjak 12,49 persen secara tahunan. Industri pengolahan tumbuh fantastis 137,78 persen, didorong mulai beroperasinya smelter tembaga di Sumbawa Barat. Ekspor barang dan jasa bahkan meningkat lebih dari 100 persen. Lonjakan ini menunjukkan satu hal, yakni ketika hilirisasi berjalan, nilai tambah tercipta di dalam daerah.

Paradoks 3,22 persen dan 12,49 persen bukan kontradiksi. Yang pertama mencerminkan perjalanan satu tahun penuh, yang kedua menunjukkan momentum kebangkitan di akhir periode. Dari sini terlihat bahwa NTB sedang bergerak dari ekonomi berbasis ekstraksi mentah menuju ekonomi berbasis pengolahan.

 

Fondasi rapuh

Meski industri pengolahan melesat, struktur ekonomi NTB masih rapuh. Pada triwulan IV 2025, pertambangan dan penggalian menyumbang 18,75 persen terhadap PDRB, sedikit di atas pertanian yang sebesar 18,49 persen. Perdagangan menyumbang 14,38 persen. Kebergantungan pada sektor padat modal membuat ekonomi mudah berfluktuasi mengikuti produksi dan regulasi.

Tanpa pertambangan bijih logam, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif. Fakta ini penting. Artinya, ekonomi rakyat seperti pertanian, perdagangan, industri kecil, pariwisata tetap bergerak relatif stabil.

Lapangan usaha pertanian menyerap sekitar 33,77 persen tenaga kerja NTB, perdagangan 18,96 persen, dan industri pengolahan 10,33 persen. Basis tenaga kerja berada di sektor-sektor yang dekat dengan masyarakat.

Di sinilah tantangan muncul. Pertumbuhan tinggi dari tambang tidak otomatis menetes ke bawah. Sektor ekstraktif cenderung enclave, terisolasi dari ekonomi lokal. Ketika produksi terganggu, seluruh PDRB terpukul. Sebaliknya, sektor non-tambang menyerap tenaga kerja besar tetapi nilai tambahnya masih rendah.

Smelter menjadi simbol harapan sekaligus ujian. Jika hanya berhenti pada produksi katoda tembaga dan logam mulia, dampaknya terbatas pada statistik ekspor. Namun jika diikuti industri turunan seperti kabel, pipa, pupuk berbasis asam sulfat, hingga komponen manufaktur, maka rantai nilai akan memanjang dan multiplier effect menguat.

Pemerintah daerah menyebut 2025 sebagai tahun peletakan fondasi transformasi. Analogi yang sering digunakan, yakni fondasi rumah sudah dicor, bangunan belum selesai. Analogi itu tepat, tetapi fondasi tidak boleh retak. Transisi membutuhkan konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta integrasi sektor-sektor unggulan.

Diversifikasi mutlak

Pelajaran dari 2025 jelas bahwa NTB tidak boleh lagi bertumpu pada satu mesin ekonomi. Diversifikasi bukan pilihan, melainkan keharusan.

Pertama, penguatan agroindustri. NTB memiliki basis pertanian kuat, tetapi sebagian besar masih menjual bahan mentah. Jagung, padi, bawang merah, dan rumput laut memiliki potensi hilirisasi besar.

Bank Indonesia NTB telah mendorong agroindustri sebagai katalis pertumbuhan baru. Nilai tambah di sektor ini bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperpendek rantai distribusi dan menekan biaya logistik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau lebih dari 1,9 juta penerima manfaat melalui 531 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka peluang pasar domestik yang jelas. Jika bahan bakunya diserap dari petani dan nelayan lokal, belanja pemerintah akan menciptakan efek berganda. Namun tata kelola distribusi, kualitas pangan, dan pengawasan harus diperkuat agar manfaat ekonomi tidak bocor keluar daerah.

Kedua, ekonomi biru. NTB menargetkan lonjakan indeks ekonomi biru dari 54,53 poin menjadi 210,50 poin dalam dokumen RPJPD 2025–2045. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari belum sepenuhnya dioptimalkan. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan ekosistem, sektor ini dapat menjadi bantalan pertumbuhan jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibanding tambang.

Ketiga, sektor tradable non-tambang. Industri makanan dan minuman, pengolahan hasil laut, hingga kerajinan berbasis pariwisata memiliki pasar domestik dan ekspor yang luas. Ketika sektor tradable diperkuat, ekonomi NTB tidak lagi terlalu sensitif terhadap fluktuasi tambang.

Keempat, penguatan keterkaitan antarsektor. Pariwisata harus terhubung dengan pertanian lokal. Hotel dan restoran perlu menyerap produk petani NTB. Industri smelter harus menciptakan ekosistem usaha lokal, bukan berdiri sendiri. Keterkaitan sistem inilah yang menentukan apakah pertumbuhan menjadi inklusif atau sekadar angka.

Optimisme terukur

Target pertumbuhan RPJMD 2026 sebesar 6,83 persen bukan mustahil, tetapi menuntut kerja ekstra. Ruang fiskal harus diarahkan pada belanja produktif. Perizinan investasi perlu disederhanakan tanpa mengorbankan aspek lingkungan. Pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri baru agar tenaga kerja lokal terserap.

Inflasi pangan yang sempat menekan daya beli menunjukkan pentingnya stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi tidak bermakna jika biaya hidup melonjak. Karena itu, penguatan cadangan pangan daerah dan efisiensi distribusi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ekonomi.

Pertumbuhan 3,22 persen adalah alarm sekaligus pelajaran. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan struktural membawa risiko. Namun lonjakan 12,49 persen di akhir tahun menunjukkan potensi besar jika transformasi dijalankan konsisten.

NTB sedang menata ulang mesin ekonominya; dari tambang mentah menuju hilirisasi, dari ketergantungan menuju diversifikasi, dari pertumbuhan angka menuju pertumbuhan yang dirasakan. Proses ini tidak instan. Tetapi jika fondasi diperkuat, keterkaitan diperluas, dan sektor rakyat diberdayakan, maka pertumbuhan bukan hanya lebih tinggi, melainkan juga lebih adil.

Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa pertumbuhan rendah, melainkan seberapa cepat NTB mampu menyempurnakan transformasinya. Di situlah masa depan ekonomi daerah ini dipertaruhkan. Bukan pada satu sektor, melainkan pada keberanian membangun banyak mesin sekaligus, agar ketika satu melambat, yang lain tetap bergerak.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menata ulang mesin ekonomi NTB

COPYRIGHT © ANTARA 2026