BMKG: El Nino memperparah krisis air tahunan di NTB

Mataram (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena El Nino berpotensi memperparah krisis air yang selama ini menjadi masalah tahunan setiap periode musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kekeringan adalah masalah klasik yang dihadapi oleh NTB. Keberadaan faktor lain berupa El Nino itulah yang memperparah kekeringan, sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak," kata Prakirawan Stasiun Klimatologi BMKG NTB Suci Agustiarini dalam siniar Gerbang Mendengar ANTARA di Mataram, Rabu.

Suci menjelaskan Pulau Sumbawa menjadi daerah dengan potensi kekeringan paling tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat akibat keterbatasan air bersih dan penurunan ketersediaan air.

Menurutnya, Kabupaten Sumbawa, Dompu, hingga Bima secara umum masuk dalam kategori sangat rawan terhadap kekeringan saat musim kemarau.

Baca juga: Cuaca di kota-kota besar umumnya berpotensi diguyur hujan

"Kalau di Lombok, daerah rawan kekeringan ada di sekitar Lombok Timur. Sedangkan, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Mataram tingkat kekeringan cenderung menengah," ucap Suci.

Lebih lanjut ia menyampaikan tingkat keparahan kekeringan tidak hanya ditentukan oleh curah hujan yang sedikit akibat musim kemarau, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur air.

Daerah dengan sistem irigasi yang baik serta memiliki penampungan air hujan, imbuhnya, lebih mampu bertahan meski tanpa hujan dalam waktu lama ketimbang daerah yang tidak mempunyai infrastruktur air memadai.

"Kalau irigasi bagus dan ada penampungan air hujan, maka tidak masalah jika tidak ada hujan," pungkas Suci.

Baca juga: Cuaca ekstrem harian di wilayah NTB tanda fase pancaroba

Berdasarkan prakiraan BMKG, Nusa Tenggara Barat mengalami musim kemarau dengan dominan sekitar 25 hingga 27 dasarian atau setara delapan hingga sembilan bulan.

Awal musim kemarau dimulai pada April 2026, sedangkan periode puncak diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 yang melanda sekitar 89 hingga 90 persen wilayah NTB.

BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di wilayah rawan agar segera menyiapkan langkah mitigasi sejak dini guna menghadapi musim kemarau panjang pada 2026.