Lombok Tengah perkuat kolaborasi dalam pendidikan Inklusif

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui badan perencanaan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pendidikan inklusif berbasis data.

"Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai lembaga mitra untuk memperkuat dukungan terhadap layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah," kata Asisten I Setda Lombok Tengah Lalu Muliawan di Lombok Tengah, Kamis.

Hal itu disampaikan saat penyelenggaraan diskusi lanjutan bertajuk “Dukungan CSR untuk Pendidikan Inklusif Berbasis Data Kabupaten Lombok Tengah” yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

"Kegiatan tersebut bertujuan menggalang partisipasi publik dalam menyelesaikan persoalan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan pemerintah daerah," katanya.

Baca juga: Dishub Kabupaten Lombok Tengah percepat perbaikan PJU jelang MTQ 2026

Ia mengatakan pentingnya dukungan terhadap pendidikan inklusif, khususnya melalui penyediaan alat bantu, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kapasitas guru.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk memastikan anak-anak dengan hambatan fungsional belajar, terutama anak-anak penyandang disabilitas, memperoleh layanan pendidikan yang optimal dan sesuai kebutuhan mereka.

Ia juga menegaskan bahwa tanpa adanya intervensi dan dukungan yang memadai, anak-anak dengan hambatan fungsional berisiko semakin termarginalkan dalam sistem pendidikan.

"Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kami berharap dukungan terhadap pendidikan inklusif semakin kuat sehingga seluruh anak, termasuk anak dengan hambatan fungsional belajar, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Baca juga: Dua calon haji Kloter 11 NTB belum mendapatkan kartu nusuk

Sementara itu Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah Jumadi memaparkan hasil temuan Program Profil Belajar Siswa (PBS).

Dari sekitar 9.000 anak yang telah mengikuti proses skrining awal di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, ditemukan sekitar 5.000 anak yang terindikasi memiliki hambatan fungsional belajar.

"Setelah dilakukan skrining lanjutan, terdapat sekitar 600 anak yang dinilai membutuhkan intervensi segera agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka," katanya.

Diskusi tersebut dihadiri berbagai pihak dari unsur BUMN, BUMD, hingga lembaga non-pemerintah yang menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan sesuai kapasitas masing-masing.