"Ada pembicaraan khusus dengan Mendikdasmen serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,"
Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mendorong reformasi pendidikan di wilayah itu dengan berfokus pada pemerataan kualitas SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, penguatan pendidikan inklusif, hingga penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Langkah tersebut dibahas dalam ratas bidang pendidikan yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dihadiri Sekda NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB di Mataram, Senin.
Lalu Muhamad Iqbal menegaskan persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan sektoral, sehingga seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan NTB selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
"Ada pembicaraan khusus dengan Mendikdasmen serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan," ujar Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik menyampaikan pesan Gubernur NTB.
Menurutnya, gubernur membuka komunikasi dengan Mendikdasmen serta sejumlah kementerian guna memperluas akses NTB terhadap program strategis pempus. Salah satu terobosan-nya pemerataan kualitas SMK melalui skema "golden ticket" dan "silver ticket". Program ini dirancang menempatkan kepala sekolah berprestasi di SMK yang masih tertinggal, terutama wilayah pinggiran.
Kepala sekolah yang dinilai berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja diberikan kesempatan memimpin sekolah yang belum berkembang. Program ini akan diuji coba terlebih dahulu di sejumlah SMK sebelum diterapkan lebih luas. Dikpora NTB diminta menyusun regulasi pendukung yang diperkuat melalui Pergub maupun Keputusan Gubernur. Selain itu, Pemprov juga mulai menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah.
Disnakertrans NTB diminta memperkuat peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan global classes, program magang Jepang, hingga pengembangan SMA "double track".
Pemprov juga menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai 2026-2027. Gubernur juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
"Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya," tegasnya.
Selain kualitas pendidikan, juga dibahas tingginya angka anak putus sekolah yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Pemprov menemukan persoalan sinkronisasi data antara sistem Dapodik dan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kemenag. Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di ponpes tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan dianggap anak putus sekolah.
Untuk memperbaiki kondisi itu, Pemprov akan membentuk tim kecil lintas sektor dari pejabat fungsional guna melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.
Program pendidikan alternatif melalui PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI juga akan diperkuat agar anak-anak putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan. Dinas Sosial dan P3A diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan agar mendapatkan akses pendidikan yang setara. Pemprov juga membuka peluang pembangunan SLB baru berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat.
"Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB," katanya.
Baca juga: Gubernur mendorong pelayanan RSUP NTB modern
Baca juga: Gubernur NTB Lalu Iqbal bangga putra daerah jadi komisaris MGPA Mandalika
Baca juga: Bank Indonesia motivasi UMKM naik kelas lewat KK-NTB 2026
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
