Diskominfo Lombok Tengah mendorong transparansi publik

Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan pelatihan penulisan berita bagi aparatur sipil negara guna mendorong transparansi publik terhadap program yang dilaksanakan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Lalu Herdan di Lombok Tengah, Kamis, mengatakan bimbingan teknis ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyampaikan capaian program kepada masyarakat melalui media digital.

"Hal itu agar informasi pemerintah lebih transparan dan mudah diakses publik," katanya.

Ia mengatakan, dari hasil evaluasi menunjukkan dari total 32 website perangkat daerah, 9 aktif dan 23 tidak aktif. Sedangkan dari 12 website kecamatan, 2 aktif dan 10 lainnya belum beroperasi secara optimal.

"Kami berharap publikasi kegiatan perangkat daerah meningkat signifikan," katanya .

Ia mengatakan Diskominfo akan terus memantau dan mendampingi perangkat daerah untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pemantauan website dan media sosial masing-masing perangkat daerah.

"Bimtek ini tidak hanya memberikan kemampuan teknis menulis berita, tetapi juga menjadi sarana untuk menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik melalui publikasi digital yang efektif," katanya.

Baca juga: Bupati Sumbawa Barat dorong Diskominfo jadi pusat informasi publik

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah menekankan pentingnya peran admin perangkat daerah untuk aktif menyampaikan capaian program kegiatan masing-masing perangkat daerah agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“Jangan sampai informasi tidak disajikan," katanya.

Baca juga: Puluhan wilayah di Dompu masih blank spot jaringan telekomunikasi

Ia mengatakan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diketahui masyarakat. Ini juga bagian dari amanah UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi secara transparan.

"Publikasi yang rutin dan akurat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah serta mempermudah masyarakat mengikuti setiap program yang dijalankan," katanya.

Dalam praktik Bimtek, peserta membuat konten berita menggunakan aplikasi Nubita, yang nantinya akan terintegrasi langsung dengan website masing-masing perangkat daerah.