Pemkot Mataram segera moratorium izin ritel modern

id retail,disdag,mataram

Pemkot Mataram segera moratorium izin ritel modern

Ilustrasi: pembeli sedang memilih barang di salah satu retail modern yang ada di Kota Mataram. (Foto: ANTARA News/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berencana melakukan moratorium pemberian izin operasi ritel modern pada 2020 untuk memberikan peluang kepada pelaku usaha kecil menengah.

"Karena itu, selama ini pengeluaran izin pembangunan ritel modern dilakukan secara selektif, dengan memprioritaskan jalan utama dan tidak dibolehkan membuka usaha jalan lingkungan agar tidak mematikan usaha kecil yang sudah ada di sekitarnya," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H Amran M Amin di Mataram, Minggu.

Dikatakannya, pemberian izin terhadap retail modern selama ini diprioritaskan pada bagian pinggir atau lingkar baik lingkar selatan, utara, barat dan timur Kota Mataram yang relatif sepi dan tidak ada geliat masyarakat sekitarnya.

"Sementara itu untuk masuk ke tengah wilayah dan masuk ke masyarakat tidak kita berikan karena itu bisa mematikan usaha pedagang kecil di sekitarnya," katanya.

Akan tetapi, akunya, belum dalam itu pihaknya memberikan izin operasional di Jalan Lalu Masir kawasan Babakan yang merupakan jalan provinsi dengan membelah masyarakat tradisional.

Pengeluaran izin tersebut, kata Amran, berdasarkan permintaan tokoh masyarakat sekitar yang melihat selama ini kawasan itu seringkali disalahgunakan untuk aktivitas negatif.

Permohonan dari tokoh masyarakat itu sudah lama, tapi Disdag menolak karena pertimbangan persaingan, namun setelah dilakukan kajian dan masalah di tingkat wilayah tersebut "clear", barulah diizinkan.

"Perlu diingat, lokasi itu diizinkan ada ritel modern murni karena permintaan warga dan tokoh masyarakat sekitar," katanya.

Untuk penambahan di jalur utama dan tengah kota dinilai sudah cukup, jangan sampai kehadiran ritel modern dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kota naik, tetapi perekonomian masyarakat terganggu.

"Keseimbangan itulah yang perlu dipikirkan dan melihat kekhasan dan nilai-nilai ekonomi," katanya.


 
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar