Jayapura (ANTARA) - Bupati Kabupaten Puncak Jaya Lukas Enembe mengemukakan, pascaperistiwa penembakan di Kampung Mewulok, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Selasa (13/4), diduga sebanyak 300 anggota Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih berkeliaran di daerah itu.
Hal tersebut disampaikan Lukas Enembe usai menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrembangda) bupati dan wali kota se-Provinsi Papua, di Jayapura (25/4).
Menurut ia, 300 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut terbagi menjadi tiga kelompok serta dipimpin langsung oleh Goliath Tabuni sebagai pimpinan tertinggi bersama dua bawahannya yaitu Warius Telenggen, dan Hengky Wonda.
"Tiga kelompok ini dipersenjatai 26 senjata hasil rampasan dari berbagai tempat seperti di Timika, Wamena dan Puncak Jaya," katanya
Ia mengatakan, kelompok tersebut sekarang berkumpul di markas Tingginambut, dengan dilengkapi berbagai jenis senjata api, seperti M16, AK dari China dan SS1.
Saat ini, katanya, Goliat Tabuni tetap menjadi pimpinan tertinggi kemudian di bawahnya ada Warius Telenggen. Selain itu, juga ada pimpinan Hengki Wonda, dan terbagi dalam tiga kelompok. "Tujuan kelompok ini jelas dengan paham ideologinya yakni meminta merdeka," katanya.
Ketika disinggung mengenai insiden yang terjadi di Mewulok, Enembe mengatakan, setelah kejadian tersebut program pembangunan jalan ditarik ke Kota Mulia, dan untuk pengaspalan jalan dan ruas baru di kota.
"Untuk sementara kita hentikan dulu pekerjaan pembangunan jalan, dan ada program lanjutan kegiatan baru. Kalau keadaan sudah membaik kita akan lanjutkan pembangunan ruas jalan tersebut," ujarnya.
Dia menegaskan, meski masih ada gangguan keamanan pihaknya tetap menjalankan pembangunan.
"Sekarang mereka bakar besok kita lanjut bangun lagi. Setiap ada kejadian, kita tidak pernah berhenti dalam pembangunan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa aksi OPM ini selalu dilakukan dengan sporadis dari markas mereka di daerah Tingginambut ke arah Mewulok dan kembali lagi ke markas mereka.
Menanggapi permasalahan itu, tegas Enembe, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya sudah melakukan berbagai pendekatan. "Tetapi karena ini adalah masalah ideologi, jadi bukan hanya masalah Pemda saja tetapi juga masalah negara," katanya.
Tugas Pemkab Puncak Jaya adalah mensejahterakan rakyat dan itu sudah dilakukan. Untuk itu, ia menegaskan walau tanpa diminta pun Pemerintah Provinsi Papua wajib hukumnya untuk membantu.
"Semua yang diminta oleh kelompok OPM sudah diberikan, seperti permintaan untuk dibangun rumah, juga sudah dilakukan," katanya.
Menurut dia, setiap ada kejadian Pemkab Puncak Jaya selalu melaporkan kepada gubernur, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Lain halnya dengan persoalan perang suku, maka hal itu menjadi tanggung jawab Pemkab.
"Ini masalah negara, sehingga Pemprov harus segera berbicara dengan Kodam dan Polda untuk menyelesaikan masalah di Puncak Jaya," katanya.
Untuk itu, Enembe berharap Pemprov Papua untuk segera bertemu Kapolda dengan Pangdam guna membahas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, sehingga pembangunan yang saat ini sedang berjalan dapat dikerjakan kembali tanpa ada gangguan keamanan lagi. (*)