Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan sudah cukup untuk menentukan jika kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), merugikan keuangan negara.
"Ada pernyataan dari BPK bahwa itu kerugian negara," kata Burhanuddin, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.
Sementara jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut saat ini masih dihitung BPK. Ia pun tidak mempermasalahkan bila ada pihak yang mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus ini. "Ya tidak apa-apa. Kami lawan kok," katanya.
Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam penyidikan kasus ini.
Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan.
Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor: PRINT - 33/F.2/Fd.2/12/ 2019 tertanggal 17 Desember 2019.
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.
Dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.
Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 2 persennya dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja baik. Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.
Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.
Berita Terkait
Kajati Bali siap tindak tegas imbauan jaksa terlibat politik praktis
Rabu, 7 Februari 2024 7:30
Jaksa Agung ingatkan jajarannya tidak sembarangan dalam penampilan
Selasa, 23 Januari 2024 5:59
Pensiunan TNI dapat bantuan setelah kasus Asabri rampung
Selasa, 16 Januari 2024 7:22
Cegah kejahatan laut, Jaksa Agung optimalkan peran intelijen kejaksaan
Minggu, 14 Januari 2024 9:28
Semangat Natal wujud penegakan hukum humanis
Selasa, 26 Desember 2023 6:56
Jaksa Agung: jajaran Korps Adhyaksa pelajari materi KUHP baru
Selasa, 20 Desember 2022 21:54
Jaksa Agung ancam pidanakan oknum jaksa terbukti terima suap
Selasa, 29 November 2022 17:51
Jaksa Agung sidak gudang penyimpanan barang bukti Kejari Lombok Tengah
Senin, 28 November 2022 11:56