#BKPSDM KOTA MATARAM

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerapkan sistem absensi identifikasi wajah atau "face recognition" melalui retina bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera memberlakukan absensi online dengan titik koordinat bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu (PPPK PW), untuk ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini menunggu tindak lanjut terhadap 200 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja 3.046 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkanpembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di kota itu diakomodasi pemerintah ...

Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Baratmenyebutkan,l sebanyak 3.046 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup pemerintah setempat akan mendapatkan ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, kegiatan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2026 hingga kini masih ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, tidak khawatir terkait alokasi anggaran gaji yang disiapkan untuk 10 ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memperketat aplikasi presensi bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mencegah kecurangan atau ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait wacana kebijakan yang melarang guru Pegawai Pemerintah dengan ...