#DITJENPAS

Kumpulan berita ditjenpas, ditemukan 62 berita.

Kementerian Imipas pindahkan 241 narapidana

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 241 narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum dan Maximum Security di Nusakambangan, ...

Dirjen Pas pindahkan 61 warga binaan berisiko tinggi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pekan ini memindahkan 61 warga binaan berisiko tinggi (high risk) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum dan ...

UE menetapkan Garda Revolusi Iran organisasi teroris

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut penetapan Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris oleh negara-negara anggota Uni Eropa, dan menyebut langkah tersebut sebagai ...

Lapas Lombok Barat panen 3,8 ton padi dan 300 kg sayur kangkung

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memanen 3,8 ton padi dan 300 kilogram sayur kangkung hasil pelaksanaan program pemberdayaan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah ...

Pasal 218 KUHP soal penghinaan Presiden digugat ke MK

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi ...

Kejari Mataram terapkan KUHP baru dalam korupsi pengadaan mukena

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerapkan pasal pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk empat tersangka dari perkara korupsi pengadaan mukena dan ...

Penyadapan di luar kasus korupsi dan terorisme tunggu UU

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan upaya paksa dalam bentuk penyadapan di luar kasus tindak pidana korupsi dan terorisme harus menunggu terbitnya undang-undang yang secara ...

Terpopuler: Mengimpor sekda, gelombang laut empat meter di NTB, hingga pungutan liar menggerus citra pariwisata Lombok

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada (5/1) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.Mengimpor sekda dan merendahkan ASN daerah: Kekeliruan ...

Menkum sebut bisa mengadukan kumpul kebo hanya pasangan sah dan ortu

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Ditjenpas NTB siap terapkan pidana kerja sosial sesuai KUHP baru

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat menyatakan siap menerapkan sanksi pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. "Kami ...