#IPR

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membidik sejumlah tambahan pendapatan baru sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), satu di antaranya melalui potensi pajak kendaraan listrik. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik pendapatan asli daerah dari Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) sebanyak Rp28 miliar dalam setahun yang tertuang melalui regulasi terbaru ihwal ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut perbedaan interpretasi regulasi yang terjadi antara urusan ESDM, lingkungan hidup, dan koperasi menjadi hambatan utama dalam percepatan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat proses perizinan tambang rakyat sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pemotongan dana ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan tidak menginginkan kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) disalahgunakan. "Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan setiap koperasi yang ingin mengelola tambang rakyat terlebih dahulu harus memenuhi semua persyaratan, salah satunya Surat Lolos Verifikasi ...

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menekankan pentingnya perbaikan sistem internal partai politik (parpol) untuk menghindari calon kepala daerah yang tidak matang. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih berhati-hati dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) karena menyangkut aspek lingkungan, keselamatan penduduk, dan keberlanjutan wilayah ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menemukan puluhan perizinan tambang di wilayah setempat bermasalah pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun ...

Tambang emas yang dikelola oleh PT Intam di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ajukan Initial Public Offering (IPO) untuk masuk bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2026. Kepala Dinas Energi ...