#MENATA KEBIJAKAN HONORER

Kumpulan berita menata kebijakan honorer, ditemukan 7 berita.

Sekda Bima dorong penataan PPPK di OPD teknis

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih ...

Sekda Bima dorong penataan PPPK dan tenaga paruh waktu di OPD teknis

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih kekurangan pegawai, ...

DPRD dan Pemkab Lombok Timur gerilya cari tambahan anggaran ke pusat

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lombok Timur bergerak bersama menjemput peluang tambahan dana ke tingkat provinsi dan kementerian di Jakarta, menyusul pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang ...

Tajuk ANTARA NTB - Menata arah hijau NTB

Saat matahari terbenam di pesisir barat Lombok, semburat jingga menari di atas laut tenang. Di seberang sana, angin Sumbawa berembus membawa aroma tanah kering dan savana luas. Dua lanskap, dua ...

Menata ulang harapan honorer di tengah pemangkasan anggaran

Memasuki tahun anggaran 2026, ruang fiskal daerah menyempit. Kebijakan pemangkasan transfer pusat mengubah peta kemampuan pembiayaan pemerintahan lokal. Di atas meja anggaran, angka-angka tampak ...

Tajuk ANTARA NTB: Menjaga harapan honorer di tengah krisis fiskal

Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...

Honorer NTB dan jalan panjang menuju kepastian

Pagi itu, Siti Rahma, seorang guru honorer di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali mengajar seperti biasa. Sejak belasan tahun lalu ia berdiri di depan kelas, dengan gaji yang sering kali ...