#PENJAMINAN

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat meminta kelonggaran waktu atau relaksasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak mengeluarkan surat peringatan terakhir (SP3) terhadap BUMD Jamkrida NTB ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng PT BPRS Dinar Ashri (Bank Dinar) sebagai mitra diskusi dalam langkah strategis ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida NTB Sayariah (Perseroda) dan PT ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan sebagai upaya mendukung pertumbuhan sektor perbankan yang sehat, inovatif, ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sebanyak66sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan (LJK) di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP)sepanjang ...

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan, pasar modal Indonesia menunjukkan resiliensinya di tengah tantangan ...

Warsa 2024 diwarnai dengan berbagai inisiatif ambisius untuk melawan tantangan-tantangan besar dalam menyehatkan bangsa Indonesia dan dunia, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif untuk ...

Ketua Komisi IIIDPRD NTBSambirang Ahmadi mendukungperubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD) yakni Jamkrida NTB Syariah dan BPR ...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklarifikasi soal isu transaksi uang elektronik menjadi objek pajak yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. ...

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) konsisten dalam upaya penegakan hukum terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat membuat bank bangkrut, baik melalui pelaporan ...