#PENYELEWENGAN ANGGARAN

Kumpulan berita penyelewengan anggaran, ditemukan 192 berita.

Polres Lombok Tengah periksa tim audit BPKP NTB terkait korupsi bansos

Kepolisian Resor Lombok Tengah memeriksa tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat guna memperkuat alat bukti dalam berkas perkara tujuh tersangka korupsi ...

Kasus korupsi DPRD Lombok Utara masuk penanganan pidsus Kejari Mataram

Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Mataram menangani kasus dugaan korupsidana pokok pikiran (pokir) dewandi lingkup kerja DPRD Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ...

Kejari panggil saksi kasus korupsi pokir DPRD Mataram Rp92 miliar

Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memanggil para saksi kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Mataram dalam bentuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan ...

Kejati serahkan penanganan kasus korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkup kerja DPRD Lombok Utara ke Kejaksaan Negeri Mataram. Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram ...

Kejari Dompu periksa 20 saksi kasus korupsi dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat memeriksa sedikitnya 20 saksi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tahun anggaran 2022 dan 2023. ...

Presiden Prabowo peringatkan bakal ganti menteri yang tak bekerja benar

Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar. “Rakyat menuntut pemerintah yang ...

Pelapor korupsi DPRD Lombok Utara serahkan dokumen tambahan ke Kejati NTB

Pelapor kasus dugaan korupsi terkait penerbitan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif dan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Lombok Utara, menyerahkan dokumen ...

Kejaksaan hentikan penanganan kasus SPPD fiktif DPRD Lombok Utara

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghentikan penanganan kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif anggota DPRD Lombok Utara tahun 2021. "(Kasus SPPD fiktif) ...

BPK NTB diminta memperkuat pengawasan keuangan pemda

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Evi Apita Maya, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat pengawasan terhadap ...

Senator Evi Apita minta BPK NTB perkuat pengawasan pemda

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Evi Apita Maya melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis ...