Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan Satgas MBG memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penghubung untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif di daerah.
"Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan," ujarnya usai rakor pelaksanaan MBG yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG di Mataram, Jumat.
Menurutnya, MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.
Sejalan itu, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pun kembali digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.
Selain sektor pertanian, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya juga terus didorong sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Sementara Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Dirinya menjelaskan berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian yang dilakukan hanya menyasar program pendukung, sedangkan anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Erwin juga mengapresiasi capaian NTB yang dinilai menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.
Baca juga: PLN UIW NTB pastikan keandalan listrik pada event malam apresiasi pemda
Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, menyampaikan NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang cukup pesat di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemprov NTB serta keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.
Rudyanto menegaskan cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga pondok pesantren.
Baca juga: Pemprov NTB apresiasi LPSK Bali Tosha Lombok konsisten kirim pemuda ke Jepang
Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.
"Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan," tegas Rudyanto.