Lombok Tengah, NTB, 21/7 (ANTARA)- Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, siap menggelar pemilihan kepala daerah putaran kedua sesuai jadwal pada 19 Agustus mendatang jika anggaran untuk pelaksanaanya tersedia.

  "Kalau masalah kesiapan KPU untuk melaksanakan pilkada putaran kedua sudah tidak ada masalah, namun masalah lain yang kami rasakan agak berat yaitu menyangkut soal dana yang belum dicairkan hingga saat ini"  kata Ketua KPU Lombok Tengah , Agus SSos, MSi, Rabu.

   Dengan kondisi itu, pimpinan DPRD Lombok Tengah  bersama Ketua Fraksi dan Ketua Komisi menggelar rapat koordinasi dengan KPUD setempat.  
   Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Lombok Tengah itu membicarakan masalah dana penyelenggaraan pilkada putaran kedua yang hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

  Hadir pada pertemuan tersebut Bupati Lombok Tengah yang diwakili Asisten III,  H.Nusriah, SSos, MSi.

   Ketua KPUD Lombok Tengah menambahkan laporan pelaksanaan pilkada putaran pertama sudah disampaikan ke eksekutif secara tertulis maupun lisan. Pada kesempatan KPU Lombok Tengah juga mengusulkkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) pelaksanaan pilkada putaran kedua.

   "Bupati sudah kita surati tiga kali agar dana tersebut bisa dikeluarkan, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan" katanya tanpa merinci kebutuhan dana pelaksanaan pilkada putaran kedua.

   Saat ini, kata dia,  tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU Lombok Tengah adalah menjalankan proses pengadaan logsitik serta melakukan verifikasi. Tahapan itu kini terhenti karena tidak ada dana.

  Karena itu, ia berharap melalui pertemuan tersebut pimpinan DPRD dapat menfasilitasi untuk pencairan dana penyelenggaraan pilkada putaran kedua tersebut.

  Selain masalah dana, persoalan yang dihadapi KPU Lombok Tengah saat ini juga disebabkan ditariknya Sekretaris KPU Lalu Abdul Wahid dan dua kasubag, sehingga proses pengadministrasian menjadi macet.

   "Ini situasi yang  sulit dan pelik bagi KPU. Kendati demikian, kami langsung bersurat ke provinsi agar menunjuk pelaksana tugas," katanya.(*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026