Mataram, 27/7 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, KH.M. Zainul Majdi, menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa daerahnya membutuhkan pasokan listrik yang memadai untuk menggerakan perekonomian.
"Meskipun pemadaman listrik bergilir sudah dapat diatasi, namun penyediaan pasokan daya listrik di NTB masih butuh perhatian agar dapat menggerakan perekonomian daerah," ujarnya ketika berbicara pada acara deklarasikan gerakan Indonesia bebas pemadaman bergilir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.
Gerakan Indonesia bebas pemadaman bergilir itu dideklarasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, serta Direktur Utama PT PLN, Dahlan Iskan.
Gubernur NTB periode 2008-2013 itu mengatakan, hingga kini PLN belum bisa melayani permintaan pelanggan baru, padahal jumlah daftar tunggu telah mencapai 150 ribu lebih.
Selain itu, kebutuhan pasokan listrik juga akan terus meningkat seiring dengan akan beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) di Tanah Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, yang dijadwalkan akhir Desember 2010.
"Penyelesaian pembangunan bandara internasional itu sudah hampir rampung, dan sedang dilakukan pekerjaan finalisasi, penataan dan pembersihan 'landscaping'," ujarnya.
Dengan beroperasinya bandara internasional tersebut akhir tahun ini, kata Zainul Majdi, diharapkan akan memberikan efek ganda(multiplayer effect) bagi pembangunan pariwisata dan bergairahnya investasi.
"Tentu saja dibutuhkan pasokan energi listrik yang memadai, sehingga NTB masih membutuhkan perhatian serius, Pak Presiden," ujarnya.
Pada kesempatan itu, gubernur melaporkan bahwa pencanangan program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 dengan target kunjungan satu juta wisatawan, oleh Presiden pada tanggal 6 Juli 2009, telah mendapat dukungan luas dari para pelaku pariwisata, baik nasional maupun internasional.
Jumlah kunjungan wisatawan ke NTB pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar (13,75 persen) atau 619.370 orang dibanding tahun 2008 sebesar 544.501 orang.
Di bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi NTB juga telah mencanangkan program pengembangan agribisnis pada tiga komoditi utama yaitu sapi, jagung dan rumput laut yang disebut pijar.
Penetapan ketiga komoditas tersebut didasarkan pada ketersediaan potensinya yang cukup besar, serta dapat menjadi penggerak bagi sektor-sektor lainnya.
NTB memiliki potensi lahan pengembangan ternak mencapai 1.928.300 hektare dengan daya tampung ternak 2.655.294 'animal unit' dan kesediaan pakan ternak mencapai 7.967.243 ton.
Selain itu secara historis NTB juga telah mengekspor sapi sejak tahun 1831, dan kini Pemerintah Provinsi NTB telah mencanangkan program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS).
Perkembangan populasi sapi sejak dimulai program BSS, meningkat sebesar 70.580 ekor, yaitu dari 546.114 ekor pada bulan Januari 2009 menjadi 616.649 ekor pada bulan Juni 2010.
"Mengenai perkembangan harga ternak di pasaran, Alhamdulilah cukup kondusif, yaitu harga sapi potong Rp24.000 - Rp25.000 per kilogram berat hidup dan sapi bibit berkisar antara Rp3,8 juta - Rp4 juta per ekor," ujarnya. (*)